Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI membantah kebenaran dari isi rekaman percakapan pejabat KPU untuk menggagalkan 'Partai U' dalam verifikasi faktual partai politik. Rekaman tersebut diduga merupakan perbincangan antara pejabat di KPU pusat dengan salah satu komisioner KPUD.
Bahkan, direkaman tersebut menyebutkan adanya arahan dari pimpinan supaya seluruh partai aman, kecuali partai U.
Komisioner KPU RI Idham Holik membantah adanya arahan tersebut.
"Tidak ada arahan demikian. Tidak ada instruksi apapun saya kepada struktural," ujar Idham kepada Media Indonesia, Rabu (28/12).
"Kecuali instruksi melaksanakan aturan teknis pelaksanaan verifikasi faktual," imbuhnya.
Baca juga: Partai Ummat Tuding Salah Satu Parpol ingin Verifikasi Faktual Ulang Gagal
Idham tak menjelaskan lebih lanjut terkait isi rekaman yang berbunyi pengakuan pejabat KPU yang sudah berkoordinasi dengan Komisioner KPU Idham Holik mengenai arahan tersebut.
Di dalam rekaman, Pejabat KPU itu mengaku telah meminta petunjuk langsung kepada Idham.
"Kan kami harap, saya bilang, 'Pak, apa yang diarahkan kepada kami untuk mengamankan partai-partai ini di dalam tahapan terakhirnya dia ini supaya dia memenuhi syarat?' Sudah kami lakukan walaupun itu bukan bagian kami yang harus kami karena kami berhadapan dengan komisioner," ujar pejabat KPU tersebut.
Baca juga:
Sebelumnya, tersebar rekaman percakapan yang berisikan dugaan instruksi dari pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tak meloloskan 'Partai U' dalam verifikasi faktual partai politik.
Rekaman tersebut diduga merupakan perbincangan antara pejabat di KPU pusat dengan salah satu komisioner KPUD.
Isi rekaman itu berisikan percakapan antara Komisoner KPUD yang bertanya tentang perintah terkait verifikasi partai politik ke Pejabat KPU.(OL-5)
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku banyak berkas bacaleg yang tak lengkap.
LANGKAH Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 terhenti setelah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat saat diverifikasi.
PARTAI Rakyat Adil dan Makmur (Prima) berencana melakukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU
PARTAI Rakyat Adil Makmur atau Prima diminta fokus untuk memperbaiki hasil verifikasi faktual atau verfak, setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas KPU.
Kementerian Keuangan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi data mengenai aliran dana sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
Partai Ummat memastikan tidak keberatan dengan hasil verifikasi perbaikan. Saat ini, KPU tengah membuat berita acara untuk menetapkan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved