Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI membantah kebenaran dari isi rekaman percakapan pejabat KPU untuk menggagalkan 'Partai U' dalam verifikasi faktual partai politik. Rekaman tersebut diduga merupakan perbincangan antara pejabat di KPU pusat dengan salah satu komisioner KPUD.
Bahkan, direkaman tersebut menyebutkan adanya arahan dari pimpinan supaya seluruh partai aman, kecuali partai U.
Komisioner KPU RI Idham Holik membantah adanya arahan tersebut.
"Tidak ada arahan demikian. Tidak ada instruksi apapun saya kepada struktural," ujar Idham kepada Media Indonesia, Rabu (28/12).
"Kecuali instruksi melaksanakan aturan teknis pelaksanaan verifikasi faktual," imbuhnya.
Baca juga: Partai Ummat Tuding Salah Satu Parpol ingin Verifikasi Faktual Ulang Gagal
Idham tak menjelaskan lebih lanjut terkait isi rekaman yang berbunyi pengakuan pejabat KPU yang sudah berkoordinasi dengan Komisioner KPU Idham Holik mengenai arahan tersebut.
Di dalam rekaman, Pejabat KPU itu mengaku telah meminta petunjuk langsung kepada Idham.
"Kan kami harap, saya bilang, 'Pak, apa yang diarahkan kepada kami untuk mengamankan partai-partai ini di dalam tahapan terakhirnya dia ini supaya dia memenuhi syarat?' Sudah kami lakukan walaupun itu bukan bagian kami yang harus kami karena kami berhadapan dengan komisioner," ujar pejabat KPU tersebut.
Baca juga:
Sebelumnya, tersebar rekaman percakapan yang berisikan dugaan instruksi dari pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tak meloloskan 'Partai U' dalam verifikasi faktual partai politik.
Rekaman tersebut diduga merupakan perbincangan antara pejabat di KPU pusat dengan salah satu komisioner KPUD.
Isi rekaman itu berisikan percakapan antara Komisoner KPUD yang bertanya tentang perintah terkait verifikasi partai politik ke Pejabat KPU.(OL-5)
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku banyak berkas bacaleg yang tak lengkap.
LANGKAH Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 terhenti setelah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat saat diverifikasi.
PARTAI Rakyat Adil dan Makmur (Prima) berencana melakukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU
PARTAI Rakyat Adil Makmur atau Prima diminta fokus untuk memperbaiki hasil verifikasi faktual atau verfak, setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas KPU.
Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal mengaku pihaknya baru menerima BA tersebut melalui Sipol pada Jumat (7/4) siang sekira pukul 13.45 WIB.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai telah menggadaikan wibawanya setelah memutus dua perkara etis yang melibatkan anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved