Panglima TNI Harus Perbanyak Dialog di Papua

LAKSAMANA Yudo Margono akan memimpin Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama kurang dari setahun. Oleh sebab itu, sulit baginya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Demikian disampaikan peneliti Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas.

"Saya kira dalam waktu satu tahun itu akan sulit bagi Panglima TNI baru menyelesaikan konflik di Papua," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (24/12).

Oleh sebab itu, Cahyo menyebut bahwa Yudo perlu melanjutkan program Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk mengedepankan pendekatan humanis, alih-alih pendekatan militer. Salah satunya adalah memperbanyak dialog dengan orang asli Papua (OAP), termasuk kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Memperbanyak dialog dengan mereka, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk dengan kelompok-kelompok yang ingin merdeka. TNI harus betul-betul mengubah strategi dari penegakan hukum menjadi strategi dialog, paradigma state security menjadi human security," jelas Cahyo.

Baca juga: Sudirman Said Sambut Baik Wacana PKB Koalisi dengan NasDem

Sebelumnya, Yudo menegaskan akan tetap melanjutkan operasi teritorial di Papua sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar pendekatan keamanan di Bumi Cenderawasih harus dilakukan dengan tegas dan humanis.

Ia mengatakan, KKB yang membuat onar di Papua tetap harus diproses secara hukum dengan cara diserahkan kepada Polri. Sebab, langkah tersebut menjadi bagian dari operasi teritorial.

"Operasi teritorial tetap berjalan, tetap kita laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana seperti Kodim, Korem, Koramil, dengan perkuatan yang ada tentunya kita tetap melaksanakan operasi teritorial di sana," kata Yudo saat acara serah terima jabatan Panglima TNI di Jakarta, Selasa (20/12). (OL-4)