Menteri ATR/BPN Diminta Bikin Posko Aduan Mafia Tanah

KETUA Umum Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN), Eros Djarot menegaskan, oknum aparat TNI/Polri yang diduga terlibat hanyalah kroco-kroco atau orang-orang bayaran. Seharusnya para aktor intelektualnya yang disikat.

Demikian dikatakan Eros Djarot menyikapi pernyataan Menteri ATR/BPN, Marsekal (Purn), Hadi Tjahjanto yang akan menyikat oknum anggota TNI/Polri yang terlibat mafia tanah, Rabu (21/12) sore, dalam Focus Group Discussion (FGD), di markas GBN, Pejompongan, Jakarta.

"Kenapa cuma mereka. Mereka hanyalah orang bayaran. Yang penting yang bayarnya siapa? Itu lebih penting. Aktor itelektualnya kan lebih penting, daripada kroco-kroco ini. Paling pangkatnya Letda. Yang harus disikat adalah Jenderalnya, Jenderal Keuangan," ujar Eros Djarot.

Menurutnya, mencari mafia tanah di Indonesia sangat gampang, karena jumlahnya sedikit. "Kita tinggal mencari biang keroknya siapa? Kalau cuma oknum aparat yang disikat, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Mafia tanah di Indonesia cuma sedikit kok. Bisa dihitung siapa-siapanya," lanjutnya.

Eros mengajak para korban mafia tanah untuk tidak menyerah. Baginya, tak ada tempat di Indonesia untuk para mafia tanah. "Tapi kita jangan terus menyerah. Saya bilang kepada seluruh warga bangsa, mafia tanah tak ada lagi tempatnya di Republik Indonesia."

Sebelumnya saat menghadiri media gathering, Senin 19 Desember 2022, di Jakarta, Menteri ATR/BPN, Marsekal (Purn), Hadi Tjahjanto mengatakan akan menyikat oknum anggota TNI/Polri yang terlibat mafia tanah. "Apabila ada oknum TNI/Polri, itu pasti akan tiarap. Pasti sudah," tegas Hadi.

Menurutnya, apabila mereka tidak tiarap dan masih memegang jabatan tersebut dengan aktif, maka dirinya akan menyampaikan bukti yang ada agar mereka dapat dicopot. "Sehingga, ini menjadi komitmen saya untuk bisa memberantas. Kalau yang pensiunan (TNI/Polri) gampang, pasti kalah. Sehingga, saya sampaikan kuat," ujar Hadi menambahkan.

Posko Pengaduan

Eros sangat setuju dengan niat Menteri ATR/BPN yang akan menyikat habis oknum anggota TNI/Polri yang terlibat mafia tanah. "Pak Hadi ini orangnya gak bohong. Dia serius. Karenanya kita bantulah. Kalau memang Pak Menteri serius, mbok bikin posko pelaporan, siapa anggota TNI dan Polri yang nakal-nakal," ujarnya.

Senada dengan Eros Djarot, Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, SK Budiarjo mengatakan, menyikat oknum anggota TNI dan Polri yang terlibat mafia tanah tidak penting. "Sebagai salah satu korban mafia tanah, memang ada oknum aparat yang bermain. Tapi tiu tidak penting. Yang pelang penting adalah bohir-bohirnya (pemilik modal atau pemilik proyek). Mau tahu siapa bohirnya? Gampang, undang kami, undang Mas Eros. Kita tunjuk hidung siapa bohirnya. Berani gak menangkap bohirnya? Kalau berani baru hebat," tandasnya.

"Kalau satu bohirnya (bosnya) sudah ditangkap, bohir lain akan datang ke negara, minta tolong. Dengan begitu, negara ada harga diri. Satu lagi, untuk menyikat mafia tanah di Indonesia, kita harus bergandeng tangan. Karena sudah ada perintah dari Pak Jokowi. Saya ingatkan lagi, jangan sampai anak cucu kita, jadi penumpang gelap di tanah kelahiran nenek moyangnya," tutupnya. (OL-13)

Baca Juga: Terlibat Mafia Tanah, 14 Pegawai BPN Dijatuhi Sanksi Berat