Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, mereka mengerahkan 166.000 personel untuk mengamankan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, dalam operasi yang diberi sandi Operasi Lilin 2022.
"Saya kira secara menyeluruh 166.000 orang yang nanti akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di kepolisian disebut dengan Operasi Lilin," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas sektor kementerian/lembaga dalam rangka persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/12).
Jenderal bintang empat itu menyebutkan, Operasi Lilin 2023 berlangsung selama 11 hari, dimulai dari 22 atau 23 Desember sampai 3 Januari 2023.
"Kami laksanakan gelar 22 atau 23 Desember sampai 3 Januari dan tentunya kami semua akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas masyarakat di akhir tahun semuanya bisa berjalan dengan baik," kata dia.
Selain kesiapan personel, dia juga juga memaparkan persiapan pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos pelayanan terpadu yang didirikan selama pengamanan Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi situasi di akhir tahun, termasuk intensitas bencana alam yang diprediksi terjadi, termasuk gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Jokowi Tinggi di Lima Provinsi Jawa
"Kemudian juga untuk memastikan agar masyarakat betul-betul bisa merasa aman dan nyaman, tentunya kami juga mendirikan posyan, pospam sampai dengan pos terpadu dimana di dalamnya lengkap seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama bekerja di lapangan," ujar Kapolri.
Dari paparan selama rakor, lanjut Listyo Sigit, diperkirakan ada 44 juta masyarakat yang akan melakukan mobilitas. Ini semua memerlukan kesiapan penanganan, saranan dan prasarana infrastruktur sehingga masyarakat yang melaksanakan mobilitas bisa berjalan dengan aman dan nyaman.
"Semua dibahas mulai dari bagaimana mempersiapkan infrastruktur jalan agar mudik akhir tahun bisa berjalan baik, seperti yang pada waktu dilaksanakan sebelum hari Raya Idul Fitri, dan mudah-mudahan kali ini bisa lebih baik," katanya.
Meski pemerintah menyatakan tidak ada pembatasan perayaan Natal dan Tahun Baru, dia mengingatkan masyarakat mengisi liburan, baik beribadah atau yang akan mudik libur Natal dan Tahun Baru mengikuti ketentuan-ketentuan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) tingkat 1 yang ditetapkan pemerintah.
"Namun demikian pasca dari Natal dan Tahun Baru di waktu yang lalu terjadi kenaikan. Sehingga kami mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi aturan-aturan yang diatur dalam PPKM tingkat 1," kata Kapolri. (Ant/OL-16)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dave mengatakan dapat memahami maksud dari Menteri Pertahanan yang menempatkan personel TNI di gedung DPR.
Selain pengamanan mudik, Budi mengaku juga memastikan kesiapan transportasi dan sarana prasarana baik di darat, laut, dan udara. Kemudian, kesiapan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Secara keseluruhan personel yang disiagakan pada masa Nataru mencapai 3.621 orang dan mereka akan disebar ke sejumlah wilayah di Jakarta.
Adapun pasukan dari TNI yang dikerahkan sebanyak 4.300 personil, sedangkan dari Polri sebanyak 4.730 personil
Sistem pengamanan data yang ada di Indonesia sejauh ini masih sangat minim, sehingga seringkali terjadi serangkaian pembobolan data
Polri juga menyiapkan berbagai langkah sosialisasi untuk mendukung fungsi kehumasan agar gaung penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali semakin meluas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved