Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA KPK Firli Bahuri menyatakan KPK pada hari rabu tanggal 14 Desember 2022, jam 20.24 WIB telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada salah satu pimpinan DPRD Jawa Timur.
"Betul KPK ungkap dugaan korupsi terkait dengan dana hibah ke kelompok masyarakat. Dalam giat tangkap tangan tersebut terdapat Wakil Ketua DPRD Jatim STS dan beberapa orang pihak lain. KPK juga Menyita uang tunai. Kami masih bekerja dan hasilnya tentu akan disampaikan saat konferensi press," ungkap Firli dalam pesan Whatsapp yang diterima, Kamis (15/12/2022).
Sebelumnya ramai dikabarkan, salah satu pimpinan DPRD Jatim itu merupakan anggota Fraksi Golkar, berinisial S, merupakan salah satu yang ditangkap dalam OTT KPK.
Dugaan itu semakin menguat karena, KPK telah menyegel ruangan pribadi anggota dewan berinisial S di Kantor DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya.
Selain itu, beberapa sumber juga menyebutkan ada dua orang lagi yang digelandang KPK, namun hingga kini masih dirahasiakan identitasnya. (OL-13)
Kuatkan Ekosistem Perlindungan Perempuan dan Anak di Jawa Timur Lewat Kerja Sama Multisektor
THE Republic Institute merilis hasil survei elektabilitas partai politik di Jawa Timur dan tingkat kepuasan publik atas kinerja DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur.
BWA menawarkan kerja sama kepada Kemenag untuk pelatihan yang diberi title "Memilih dan Menata Sound System Masjid Tersertifikasi".
TIGA daerah di Jawa Timur dalam status siaga darurat kekeringan akibat kemarau yang mulai melanda.
“Koperasi Merah Putih jangan sampai menjadi kompetitor pelaku UMKM di desa. Kalau bisa justru menjadi mitra strategis, bahkan distributor bagi produk-produk UMKM,”
Pendistribusian ke-40 ribu Al-Qur'an di Jawa Timur itu dilaksanakan berbarengan dengan distribusi wakaf Al Qur’an dan Pembinaan Jawa Tengah.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved