Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MAYORITAS pemilih Anies Baswedan menganggap calon presiden (capres) 2024 usungan Partai NasDem tersebut berhasil memimpin DKI Jakarta. Hal tersebut terlihat berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting.
"Pemilih Anies memilih berdasarkan alasan rasional dengan melihat prestasi dan kinerja. Sebesar 21,2 persen menjawab Anies Rasyid Baswedan adalah gubernur berprestasi," ujar Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Selasa (29/11).
Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok terhadap karakter pemilih Anies, Ganjar, dan Prabowo. Ganjar dipilih berdasarkan alasan sosiologis dimana sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat menjadi pertimbangan utama. Sedangkan Prabowo dipilih karena faktor psikologis dimana sikap tegas pemimpin menjadi pertimbangan utama.
"Segmen pemilih rasional menentukan pilihan politiknya atas dasar pertimbangan integritas, kapasitas dan kompetensi sehingga rekam jejak kandidat menjadi pertimbangan yang sangat penting," ungkapnya.
Dalam model pertanyaan yang sama, sebesar 42,0 persen menjawab Ganjar Pranowo dekat dengan rakyat, sementara Prabowo Subianto sebesar 35,4 persen dipilih karena dianggap pemimpin yang tegas.
Baca juga: Faktor Anies Dipilih: Cerdas, Pintar dan Merakyat
Menurut Pangi pemilih dalam melakukan penilaian terhadap kandidat harus memiliki informasi seputar rekam jejak kandidat di masa lalu untuk memproyeksikannya di masa akan datang. Pemilih akan menilai untung dan rugi ketika memilih kandidat.
"Pemilih akan cenderung memilih mana yang paling membawa keuntungan dan manfaat paling besar bagi dirinya," ujarnya.
Hal ini berangkat dari asumsi pemilih tak ubahnya seperti konsumen yang selalu berperilaku memaksimalkan manfaat yang didapatkan dari setiap proses transaksi. Model ini menjelaskan bahwa proyeksi masa depan dan evaluasi atas rekam jejak kandidat menjadi poin penting pemilih dalam menentukan pilihan politik.
"Oleh karena itu kandidat yang berprestasi menjadi pilihan paling objektif di segmen ini, janji politik yang sifatnya wacana dan sebatas angan-angan sangat tidak relevan mempengaruhi pemilih yang rasional, pemilih lebih percaya bukit dan janji," tegasnya.
Pangi menilai karakter pemilih yang rasional akan menguntungkan calon presiden yang mempunyai rekam jejak sebagai pemimpin yang mempunyai segudang prestasi. Rekam jejak ini akan lebih mudah untuk dikapitalisasi sebagai sarana untuk menyakinkan publik bahwa dia layak memimpin sebagai seorang presiden.
"Akan lebih mudah untuk dikapitalisasi," ujarnya. (OL-4)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved