BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun kajian strategis terkait model inovasi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu dipaparkan dalam Seminar Hasil Kajian Strategis Kebijakan Model-Model Inovasi Daerah secara Digital dan Nondigital untuk Peningkatan PAD Tahun 2022 yang berlangsung secara virtual di Aula BSKDN Jakarta, Kamis (17/11).
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, kajian tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi di antaranya Universitas Sriwijaya, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Negeri Malang, Universitas Diponegoro, dan Universitas Tadulako. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan hasil kajian yang berkualitas.
"Saya harap kajian tersebut dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan pemulihan ekonomi di daerah masing-masing," tutur Yusharto, melalui keterangannya, Kamis (17/11).
Yusharto mengungkapkan perguruan tinggi yang terlibat tersebut bukan hanya menjadi mitra pemerintah pusat, tetapi juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan inovasi tata kelola, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai kewenangan yang diberikan.
"Dengan kolaborasi tersebut saya harap daerah dapat terus berinovasi demi peningkatan PAD-nya masing-masing," ungkapnya.
Baca juga : BSKDN Minta Kepala Daerah Berinovasi dan Kreatif dalam Bekerja
Selain itu, Yusharto mengatakan kajian tersebut menghasilkan sejumlah model upaya peningkatan PAD, baik secara digital maupun non-digital. Berbagai model tersebut dapat menjadi rujukan dan rekomendasi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah demi perbaikan ekonomi berkelanjutan.
Ia berharap inovasi yang dilakukan daerah tidak hanya dipandang sebagai pengetahuan. Namun, inovasi tersebut menjadi budaya termasuk strategi untuk meningkatkan PAD. "Karena inovasi bukanlah sebuah urusan, tapi ada di setiap urusan pemerintahan," tutupnya.
Sementara itu, dalam seminar tersebut salah satu penyaji dari Universitas Sriwijaya, Lina Dameria Siregar mengungkapkan sejumlah data terkait inovasi di Kota Palembang. Salah satu inovasinya, yakni Pendaki Muda atau Pendamping Dalam Kegiatan Pengelolaan Pajak Derah Kota Palembang.
Keberadaan inovasi non-digital tersebut sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perpajakan daerah hingga menguji tingkat kepatuhan dan ketaatan wajib pajak. Selain itu, inovasi tersebut berperan untuk mengantisipasi kebocoran dan ketidaksesuaian dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
Kendati telah berinovasi, lanjut Lina, dalam pelaksanaannya perpajakan di daerah tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Hal ini seperti belum efektifnya sistem pendataan wajib pajak.
"Hal ini berdampak pula masih rendahnya penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena sebagai salah satu syarat administrasi dalam pelayanan dan pembayaran BPHTB yaitu dengan melunasi pembayaran PBB perkotaan," tandasnya. (RO/OL-7)
