Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KETUA Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) sekaligus Penanggung Jawab Deklarasi Setia Tegak Lurus 2024 Bersama Jokowi Silfester Matutina menegaskan, Presiden RI Joko Widodo tidak pernah memberikan sinyal resmi dan restu untuk calon presiden tertentu.
"Baru minggu lalu, 5 November 2022, sekitar 25 pimpinan organisasi relawan bertemu Presiden di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Presiden hanya menyinggung sedikit masalah pencapresan pada 2024, lebih banyak bicara agenda kebangsaan yang lebih penting daripada sekadar pencapresan," kata Silfester di Jakarta Senin.
Silfester membantah adanya berita-berita yang beredar bahwa Presiden Jokowi telah memberikan sinyal resmi dan restu kepada capres tertentu. Ditegaskan pula bahwa isu tersebut tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hanya opini yang digiring oleh pihak tertentu.
Pada saat bertemu dengan kelompok relawan, kata dia, Presiden hanya bercerita singkat bahwa dalam pertemuan-pertemuan Jokowi dengan para ketua umum partai hanya sempat membahas bahwa koalisi pendukung capres untuk 2024 masih tarik-menarik, masih cair sekali.
"Jadi, belum bisa disimpulkan koalisi partai mana saja yang sudah siap dan final mendukung capres. Selebihnya Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan relawan itu menegaskan pentingnya persatuan dan gotong royong," kata dia.
Baca juga : Elektabilitas Anies Tertinggi di Jakarta
Persatuan dan gotong royong yang dimaksud Presiden, lanjut dia, adalah dalam hadapi perekonomian dunia yang sedang menuju resesi, suksesnya KTT G20. dan pembangunan IKN.
Selain itu, tentang kewaspadaan mulai meningginya kasus Covid-19 dan pentingnya sukarelawan membantu, mendampingi, menyosialisasikan kinerja, dan program pemerintah serta menyerap aspirasi dan keadaan di tengah masyarakat.
Silfester menjelaskan, Presiden, dalam pertemuan tersebut, juga tidak memerintahkan sukarelawan untuk melakukan manuver politik dengan dukung-mendukung capres tertentu. Para ketua umum organisasi sukarelawan yang hadir saat itu juga sepakat tetap setia dan tegak lurus 2024 menunggu komando Presiden Jokowi.
"Presiden Jokowi santai saja mengenai pencapresan, lebih fokus mengurus pada hal-hal penting menyangkut bangsa dan negara," ucapnya. (Ant/OL-7)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved