Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) mengklaim fokus untuk menuntaskan pembahasan program kerja koalisi yang terangkum dalam Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). KIB lebih memilih pendekatan program dibanding pendekatan sosok nama capres.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai sah-sah saja KIB memilih pendekatan program dan belum mendeklarasikan nama calon presiden yang hendak didukung di 2024.
Menurutnya, PATEN juga tepat dipakai sebagai program andalan mengingat ekonomi Indonesia masih di bawah ancaman kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak. Belum lagi, persoalan ekonomi dalam negeri seperti angka pengangguran dan kemiskinan.
"Karena saat ini sedang hancur ekonominya. Banyak yang menganggur, banyak yang tidak bisa makan, banyak yang miskin. Itu perlu pendekatan PATEN, tapi konsepnya harus jelas, harus langsung ke jantung rakyat, rakyat harus menerima. Kalau tidak dirasakan oleh masyarakat, susah," tegasnya di Jakarta, hari ini.
Ujang menegaskan pendekatan program yang dipilih KIB bisa dan cocok diterapkan di Indonesia. PATEN harus bisa menghasilkan program konkret yang ditujukan dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
"Soal cocok, cocok saja. Yang penting rakyat bisa merasakan kue pembangunan di republik ini. Jangan hanya elite yang merasakan. Konsep PATEN ini mestinya langsung ke jantung rakyat. Rakyat bisa merasakan kebijakan tersebut," tandasnya.
Baca juga: Wapres: Kualitas Pemerintahan Meningkat kecuali Korupsi
Menurutnya, isu ekonomi akan mampu dan bisa cukup efektif dalam menaikkan elektabilitas dan popularitas KIB maupun capres yang nantinya diusung ketika mampu ditangkap dan dirasakan masyarakat.
"Bisa saja untuk menaikkan elektabilitas KIB. Rumusnya masyarakat merasakan, masyarakat menikmati, masyarakat merasa dibantu dan bantuannya sampai ke masyarakat," pungkasnya.
Demokrasi Lebih Sehat
Sementara itu, Pengamat Politik Senior BRIN Siti Zuhro mengatakan, Indonesia akan memasuki era baru pemilihan umum yang lebih sehat. Terutama dengan hadirnya calon calon pemimpin yang memiliki visi dan misi, ketimbang menjual persona semata.
“Ini nantinya akan jadi kontestasi yang lebih sehat, karena yang terpilih benar benar qualified, bukan pencitraan. Membanggakan secara nasional dan internasional,” ujar Zuhro saat berbincang hari ini (14/11). Terlebih pada pemilu mendatang, mayoritas pemilih adalah dari kalangan milenial yang lebih kritis dan terukur.
“Bukan hanya seperti diberikan cek kosong, tanpa visi dan misi. Kalau tidak ada ya tidak menarik. Dan tidak boleh lagi yang menonjol hal-hal yang sifatnya gimmick-gimmick, apalagi hujatan,” terang Zuhro.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Makassar mengarakan, "Sampai hari ini, belum ada parpol di luar KIB menawarkan program ke depan. Tidak Ada. Bahkan, yang sudah melakukan pengumuman (capres) juga belum menyampaikan apa-apa," tutur Airlangga. Hanya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sudah punya program yaitu PATEN, Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional.
“Visi dan misi, program, adalah iming-iming bahwa dia sudah siap menjadi pemimpin,” kata Zuhro. Dengan kompleksitas masalah yang tengah dihadapi, misalnya perlambatan ekonomi dunia, masih dalam kondisi pandemi Covid, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tangguh.
“Ini menjadi catatan, dengan kompleksitas yang seperti itu, kesiapan dari pemimpin seperti apa sehingga mereka bisa menunjukkan nantinya dia siap untuk dikompetisikan. “ tandas Zuhro. (RO/OL-4)
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Tidak menutup kemungkinan adanya kritik dari beberapa pihak.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan menambah jumlah personel pemadam kebakaran di Jakarta. Hal itu untuk merespons minimnya jumlah anggota atau petugas pemadam.
Peserta mendapatkan sosialisasi tentang kode QR untuk laporan penilaian dalam mendukung pembangunan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN).
Kesejahteraan nelayan itu artinya sangat luas. Kesejahteraan nelayan itu mulai dari pemberdayaan sampai dengan perbantuan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memaksimalkan kualitas program kerja Tahun Anggaran (TA) 2024.
DPW PAN Sulawesi Barat menggelar aksi sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Eddy mengatakan biasanya anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota dapat bekerja secara tandem untuk sukses di pemilu serentak
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved