Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Agung (MA) didesak berbenah setelah dua Hakim Agung, yakni Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh menyandang status tersangka dalam perkara yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antikorupsi didukung membantu MA bersih-bersih.
"Fenomena ini sungguh sangat memprihatikan. Justru saya mendukung KPK melakukan upaya bersih-bersih di MA," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Senin (14/11).
Seluruh pejabat di MA diminta tidak menghalangi KPK dalam menangani kasus dugaan suap penanganan perkara. Penyelesaian kasus itu demi memperbaiki citra MA.
"Mestinya MA menyambut gembira karena ini dalam rangka memperbaiki citra MA secara substansi. Memang kalau ada borok harus dibersihkan," ucap Boyamin.
Baca juga: Dua Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi, Publik Tuntut Perombakan Besar di MA
MA diminta mencontoh Polri dalam berbenah. Belakangan ini, Polri tidak segan menyikat jenderal yang bandel untuk pembenahan instansi.
"Seperti polisi yang sedang bersih-bersih, tidak malu mengungkapkan aibnya sendiri. Mahkamah Agung mustinya mengikuti kepolisian untuk bersih-bersih, termasuk tidak malu mengungkapkan aibnya," tegas Boyamin.
Pembenahan MA juga diminta menyeluruh. Semua pihak yang diduga masih terlibat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara wajib dilibas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan meja hijau.
"Sekarang harus substansi dan menyangkut materiil menyangkut isi, jangan hanya kulit," tutur Boyamin.
Sebelumnya, KPK mengamini telah menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Kasusnya sama dengan Hakim Agung Sudrajat Dimyati yakni dugaan suap dalam penanganan perkara di MA.
"Iya benar salah satu tersangka tersebut adalah Hakim Agung MA (Galzaba Saleh)," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu (13/11).
KPK juga menetapkan beberapa pihak lain sebagai tersangka. Ali masih merahasiakan identitas pihak lainnya. (P-5)
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Selama ini persyaratan untuk menjadi calon hakim agung hanya sebatas tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Padahal, sanksi banyak jenisnya, termasuk sanksi sedang.
Memasuki dua dekade perjalanan Komisi Yudisial (KY), Juru Bicara sekaligus Anggota KY Mukti Fajar Nur menegaskan bahwa lembaganya terus mengalami penguatan peran dan kapasitas.
Profesi hakim memiliki tanggung jawab besar di hadapan manusia maupun Tuhan.
Karki dilantik setelah pemerintahan KP Sharma Oli tumbang akibat gelombang protes berdarah.
Dua Hakim Agung dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved