Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA KPK Firli Bahuri mengatakan Hari Pahlawan Nasional yang diperingati tiap tanggal 10 November sejatinya jadi momentum untuk meneguhkan nilai-nilai perjuangan. Yakni, berupa pengabdian sepenuh hati, kerelaaan untuk berkorban serta keberanian menolak ajakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Ruh dan nilai-nilai perjuangan pahlawan seyogianya dapat meneguhkan bangsa ini dalam melawan penjajah di zaman ini, yakni korupsi yang wajib kita perangi dan bumi hanguskan dari bumi ibu pertiwi," kata Firli, Kamis (11/10).
Menurunya, korupsi telah menjadi kanker yang menghambat perwujudan cita-cita negara. Akibat korupsi, tujuan untuk mensejahterakan serta mencerdaskan kehidupan bangsa sulit terwujud.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk berjuang bersama KPK dalam upaya membebaskan negeri dari praktik korupsi.
“Jadilah pahlawan kemerdekaan Indonesia era ini dengan senantiasa menjaga integritas, kejujuran, kesederhanaan, dan berjuang bersama KPK bersama segenap elemen bangsa ANTIKORUPSI dalam Perang Badar melawan korupsi, sampai NKRI zero korupsi,” tandasnya.
Firli menambahkan, saat ini Indonesia butuh banyak pahlawan antikorupsi. Itu karena praktik korupsi telah dianggap hal biasa alih-alih dipandang sebagai budaya.
Dengan menjalankan peran pahlawan antikorupsi, diharapkan terbentuk persepsi, sikap, perilaku serta komitmen dari segenap bangsa untuk melawan korupsi.
"Saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan untuk kita,tetapi tanyakan apa yang telah atau dapat kita lakukan untuk negara Indonesia. Negara kita telah begitu banyak memberi segalanya kepada kita, kini saatnya bagi kita untuk memberikan sumbangsih kepada negara, salah satunya berani untuk tidak melakukan korupsi dan menjadi bagian dari upaya upaya membersihkan membebaskan negeri ini dari praktik praktik korupsi".
"Selamat Hari Pahlawan Nasional Indonesia, mari kita peringati dengan semangat budaya ANTIKORUPSI dan mengambil peran sebagai pahlawan ANTIKORUPSI,” tutupnya. (OL-13)
Baca Juga: Dua Dokter Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
FILM Jembatan Shiratal Mustaqim produksi Dee Company yang akan tayang 9 Oktober 2025 menyoroti tentang hukuman bagi para pejabat korup di akhirat
KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dugaan penyelewengan dana APBD tersebut tersebar di 25 dinas, badan, dan lembaga di lingkup Pemerintah Kota Depok dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Bupati Sleman akui tak sejalan dengan Mantan Bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved