Senin 07 November 2022, 16:56 WIB

NasDem Pastikan 10 November Tidak Jadi Deklarasi Bersama

Anggi Tondi Martaon | Politik dan Hukum
NasDem Pastikan 10 November Tidak Jadi Deklarasi Bersama

MI/M. Irfan
Willy Aditya

 

PARTAI NasDem mengusulkan deklarasi koalisi pada 10 November 2022 bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 10 November 2022. Namun, usulan tersebut tak jadi direalisasikan.

"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyampaikan alasan usulan deklarasi 10 November tak terealisasi. Pertama, Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru berada di Indonesia pada 9 November 2022.

AHY saat ini berada di Jerman. Dia mendampingi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam lawatan di Negeri Panzer tersebut.

"Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar tanggal 10 November itu," ungkap dia.

Baca juga: Sebut Pilpres 2024 Jatahnya Prabowo, Jokowi Dukung Mantan Rivalnya?

Sedangkan PKS terkendala keputusan Majelis Syuro. Pengambil keputusan di PKS itu disebut akan menetapkan deklarasi dilakukan pada akhir tahun. "PKS akan rapat majelis syuroh itu akhir tahun, Desember artinya," sebut dia.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu tak masalah kalau usulan deklarasi 10 November tidak terwujud. NasDem menghormati mekanisme yang ada di internal Demokrat dan PKS.

"Ya kita tunggulah ya, tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing (mekanisme internal) partai," ujar dia.(OL-4)

Baca Juga

Dok MI

KPK Usul ASN yang tidak Lapor LHKPN Dipangkas Tunjangannya

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 07:39 WIB
Saat ini, belum ada sanksi tegas bagi ASN yang 'bandel' tidak lapor LHKPN. ASN yang tidak patuh hanya dikenakan sanksi...
DOK.MI

KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Suap di MA

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 09 Desember 2022, 23:18 WIB
Ali mengatakan peluang tersebut dapat dilakukan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup, baik dalam proses penyidikan maupun saat...
Dok. Pribadi

DPR Papua Minta Persidangan Mahkamah Militer Kasus Mutilasi Nduga Ditunda, Dorong Peradilan Koneksitas

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Jumat 09 Desember 2022, 23:14 WIB
"Kami sayangkan bahwa persidangan di Mahmil Jayapura dan Surabaya tidak dilakukan dengan transparan. Keluarga korban tidak diberitahu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya