Sabtu 05 November 2022, 16:58 WIB

Penggeledahan KPK Dinilai Kebablasan

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Penggeledahan KPK Dinilai Kebablasan

Antara
Ilustrasi penggeledahan KPK

 

DOSEN Fakultas Hukum Universitas Nasional Ismail Rumadan mengkritisi tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah ruangan dua hakim agung di Mahkamah Agung (MA).

Menurut Ismail, penggeledahan ruangan hakim agung yang dilakukan KPK dengan mengambil berkas putusan pengadilan dan dokumen yang berisi advisblaad adalah suatu tindakan yang sangat keliru. 

"Sebab dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia negara yang tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi yang diduga," ujar Ismail lewat keterangannya, Sabtu (5/11).

Ia menambahkan, dokumen yang berisi Advisblaad merupakan pendapat hakim terhadap perkara yang diperiksanya dan bersifat rahasia.

"Tidak ada satupun aturan hukum yang membolehkan KPK memeriksa putusan hakim dan pendapat hakim yang tertuang dalam berita acara persidangan," tandasnya 

Yang bisa mengoreksi putusan hakim atau pertimbangan, sambungnta hakim pada pengadilan yang lebih tinggi satu tingkat di atasnya saja.

Demikian juga dalam tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut tidak mengantongi izin penggeledahan dari ketua pengadilan.  

Menurutnya, tindakan penggeledahan ini terkesan melanggar Pasal 33 KUHAP.  

"Harapannya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK ini tentunya tidak harus melanggar hukum juga. KPK seharusnya mematuhi juga aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku," pungkasnya.

Penyidik KPK menggeledah ruangan hakim agung di Gedung MA, Selasa (1/11). Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Dalam perkara ini, KPK total menetapkan 10 orang tersangka. Sebagai penerima, yakni Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (SD), Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH) serta dua PNS MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).

Sementara, sebagai pemberi, yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) masing-masing selaku pengacara serta dua pihak swasta/debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS). (Ant/OL-8)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Ampelsa

Tiba di Padang, "Anies Presidenku" menggema di Bandara Internasional Minangkabau

👤Andromeda dan Fajri Fatmawati 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 18:46 WIB
SAMBUTAN histeris mewarnai kedatangan Anies Baswedan bakal calon presiden Partai NasDem tiba di Padang Pariaman, Sumatera Barat, pukul...
MI/Henri

Badan Otorita Klaim 21 Negara tertarik Investasi di IKN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 18:11 WIB
Ia mengatakan, dengan banyaknya investor asing bisa merealisasikan target 80% pembiayaan IKN yang berasal dari...
MI/M Taufan SP Bustan

NasDem Berharap Pemda Dukung Kegiatan Pendidikan Politik bagi Publik

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 17:25 WIB
Politisi NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) menjelaskan NasDem memiliki kewajiban untuk mengenalkan Anies Baswedan sebagai bacapres 2024...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya