Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia, terus mendesak pimpinan DPR RI untuk segera menggelar rapat paripurna DPR dengan agenda pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU.
Bakal beleid untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya tersebut telah selesai dibahas Komisi II DPR RI bersama perwakilan DPD RI, dan perwakilan pemerintah, serta telah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna.
"Pimpinan DPR juga telah berjanji akan mengesahkan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada Masa Persidangan Dua Tahun Sidang 2022-2023," ujar Rico dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/11).
Rico mengatakan, selama melaksanakan reses di Papua Barat, ia menerima banyak aspirasi agar pemekaran Provinsi Papua Barat tersebut segera terealisasi. Masyarakat Papua Barat Daya sangat antusias menyambut pemekaran itu dan mengikuti Pemilu Serentak 2024.
"RUU ini harus segera disahkan agar tidak terus-menerus menimbulkan keresahan bagi masyarakat Papua, khususnya Papua Barat Daya yang sudah begitu antusias untuk ikut dalam Pemilu Tahun 2024," tandas Rico.
Selain itu, Rico mengatakan empat DOB Papua (Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya) juga akan segera menetapkan pengisian penjabat-penjabat sementara gubernur. Hal itu merupakan kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI pada 31 Agustus 2022.
"Sebagai konsekuensi terbentuknya empat DOB tersebut telah disetujui untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang diperuntukkan bagi empat DOB, termasuk persiapan DOB Papua Barat Daya. Untuk itu, RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya harus segera disahkan," tegas Rico. (RO/O-2)
Usai penyerahan, dalam arahannya, Wakil Wali Kota Sorong mengatakan bahwa para pejabat yang telah menerima SK Plt. agar langsung menunjukan kinerja bersama staf di dinas masing-masing.
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Pariwisata jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat.
SUKU Moi merupakan suku asli Tanah Papua yang tinggal di wilayah pesisir Papua Barat Daya.
"Gerakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik."
Program ini tidak hanya menerangi rumah, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan listrik.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut empat izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu, menilai perlu diambil jalan tengah dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memperpanjang izin tambangnya.
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menggelontorkan dana pribadi untuk memberi bantuan tunai Rp120 juta
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia meresmikan dan melakukan penyalaan perdana Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved