Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PARTAI Demokrat menegaskan proses penentuan calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan belum masuk pada nama. Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai NasDem masih menyusun kriteria dan mekanisme penentuan pendamping Anies.
"Belum membahas nama secara resmi, meskipun sudah masuk beberapa aspirasi," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis, Senin (31/10).
Herzaky menyampaikan penentuan cawapres Anies masih menunggu kesepakatan seluruh parpol calon mitra koalisi. Proses itu tentunya harus didahului mekanisme internal di tiap parpol.
"Ada mekanisme internal di tiap parpol yang harus dijalani dalam memutuskannya," ungkap dia.
Selain itu, Demokrat menyampaikan kriteria cawapres Anies. Yakni, integritas, kapabilitas, chemistry, semangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan, serta tak kalah penting elektabilitas.
Baca juga: Prabowo Minta Elit Politik Bersatu untuk Kebaikan Negara
Herzaky menyampaikan elektabilitas merupakan pertimbangan utama yang harus diperhatikan. Sebab, koalisi yang dibentuk harus menang.
"Jadi, baik capres maupun cawapres harus memiliki elektabilitas yang tinggi, apalagi ketika dijadikan pasangan calon," ungkap dia.
Selain itu, pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden harus memiliki kapabilitas. Rekam jejak dan kemampuan mengelola pemerintahan sangat diperlukan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan, baik capres maupun cawapres.
"Chemistry karena kami ingin presiden dan wakil presiden saling melengkapi, saling mendukung, bukan malah saling mendahului atau saling berkontestasi," sebut Herzaky. (P-5)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved