Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut dalam pertemuan di kediaman Anies Baswedan. Kedatangan AHY bukan untuk menegosiasikan langsung keinginan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies.
"Oh enggak (kedatangan AHY bukan untuk bernegosiasi menjadi cawapres Anies)," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10).
Kedatangan AHY hanya untuk menggantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harsya. Biasanya, Riefky yang menghadiri pertemuan penjajakan koalisi bersama NasDem dan PKS.
"Karena Sekjennya lagi enggak bisa datang, maka mungkin ketum yang langsung hadir," ungkap dia.
Baca juga: NasDem, Demokrat, PKS Sepakat Koalisi Dukung Anies Capres
Selain itu, Willy menyampaikan AHY tidak menyampaikan langsung keinginannya menjadi cawapres. Namun, hal itu sudah disampaikan sebelumnya oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat Benny K Harman.
"Pak Benny K Harman yang menyampaikan. Mas AHY datangnya agak telat sudah mau selesai, 15 menit terakhir Mas AHY datang," ujar dia. (OL-14)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved