Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PERWAKILAN Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat menggelar pertemuan di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta. Beberapa kesepakatan dihasilkan dalam pertemuan tersebut.
"Kami bersepakat capresnya kan selesai Pak Anies," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya saat dihubungi, Selasa (25/10). Kesepakatan lain yaitu soal deklarasi koalisi.
NasDem, Demokrat, dan PKS sepakat mendeklarasikan kerja sama politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sedangkan soal calon wakil presiden (cawapres) diputuskan setelah deklarasi koalisi dilakukan.
Demokrat, NasDem, dan PKS masih membutuhkan waktu untuk menentukan sosok pendamping Anies. "Tadi sepakatnya itu, cawapres bisa menyusul setelah deklarasi. Begitu kesepakatannya," ujar dia.
Pembahasan cawapres berlangsung alot. Pasalnya, Demokrat dan PKS sama-sama menyodorkan nama untuk mendampingi Anies pada Pilpres 2024.
Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Sedangkan PKS menawarkan Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heryawan sebagai cawapres. (OL-14)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved