Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin sepenuhnya bahwa permasalahan kegandaan anggota partai politik (parpol) hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak akan muncul dalam penetapan parpol pada 14 Desember.
“Soal data ganda, alhamdulilah telah selesai pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi,” ungkap Komisioner KPU Idham Holik dalam suatu diskusi, Kamis (20/10).
Baca juga: Moeldoko: Waspadai Ancaman Radikalisme Jelang Pilpres
Menurutnya, persoalan NIK yang tidak masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan juga sudah selesai. Idham pun menjamin saat penetapan parpol, sejumlah masalah yang dikhawatirkan tidak akan muncul.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai KPU seharusnya bisa bergerak cepat untuk mencoret pelanggaran yang dilakukan dalam Sipol. Menanggapi itu, Idham menyatakan bahwa KPU sudah meminta parpol untuk menghapus sendiri data ganda keanggotaan parpol.
Berikut, sejumlah nama yang diklaim menjadi anggota parpol. Idham menekankan bahwa parpol harus menghapus data keanggotaannya sendiri, karena sudah sesuai ketentuan UU.
Baca juga: Tak Lolos Verifikasi, Partai Prima dan PKP Laporkan KPU ke Bawaslu
“Penghapusan keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat, sudah kami sediakan dan kami beri kewenangan penuh kepada parpol. Namun, memang ada sedikit trouble dalam sisi komputasi Sipol. Sementara, fitur tersebut disuspend,” tutur Idham.
Setelah parpol menghapus data ganda, KPU menindaklanjuti kebenaran data tersebut melalui proses verifikasi. Jika ditemukan data yang tidak valid, bisa dipastikan bahwa data parpol yang bersangkutan akan di-hold.(OL-11)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved