Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Buruh bersama organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru, perempuan, pembantu rumah tangga, miskin kota, dan empat serikat buruh Indonesia akan melakukan demonstrasi besar-besaran di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Rabu (12/10).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menuturkan pihaknya akan turun ke jalan guna menolak adanya PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi global.
"Untuk wilayah Jabar, Banten dan DKI, sekitar puluhan ribu buruh akan melakukan aksi di Istana Negara," tegas Said Iqbal.
Baca juga: Said Iqbal: Pengelola Baru TMII Wajib Bayar Pesangon Karyawan
Ia mengaku aksi ini dilakukan serentak di 31 Provinsi, tepatnya di kota-kota industri lainnya.
Dalam tuntutannya, Said Iqbal pun mendesak agar pemerintah segera menurunkan harga BBM.
"Kami juga menolak pembahasan Omnibus Law, naikkan umk/p 2023 sebesar 13%," paparnya.
"Kami menuntut adanya reforma agraria dan segera sahkan RUU PPRT," tambahnya. (OL-1)
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Co-founder Block, Jack Dorsey, mengumumkan PHK terhadap 4.000 lebih karyawan. Ia menyebut penggunaan alat kecerdasan buatan (AI) membuat tim kecil bekerja lebih baik.
DINAS Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur menemukan indikasi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan untuk menghindari pembayaran tunjangan hari raya (THR).
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved