Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEKRETARIS Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G. Plate meminta PDI Perjuangan tidak menjalankan politik yang memecah belah.
Menurutnya, sejumlah pernyataan yang disampaikan politisi partai berlogo banteng terkait pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) NasDem, sangat tidak dewasa, bahkan membahayakan.
"Demokratisasi itu harus segar, jangan memecah belah. Jangan menggunakan diksi yang berdampak pada polarisasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Hindari seperti itu, dewasalah dalam berpolitik," ujar Johnny di Istana Kepresidenan, Selasa (11/10).
Baca juga: AHY Rancang Bertemu Anies lagi untuk Susun Langkah Strategis
Ketimbang mengurusi dapur partai politik lain, lanjut dia, sudah semestinya PDIP fokus membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang melanda negeri ini.
"Negara lagi berhadapan dengan banyak tantangan, tadi baru saja Sidang Kabinet. Presiden minta perhatikan betul agar Indonesia bertahan, tetap mampu mengatasi perubahan dunia yang begitu luar biasa membahayakan," pungkasnya.
Baca juga: Meski Usung Anies Sebagai Capres, NasDem Pastikan Tetap Kawal Jokowi Hingga 2024
Sebagai salah satu partai besar, menurutnya PDIP perlu menjaga langkah demokrasi secara berkualitas. Selama NasDem atau partai lain menjalankan politik sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan.
"Apalagi yang terkait dengan konstitusi, yang berkaitan dengan kewenangan prerogatif Presiden, kok malah ikut campur," imbuh Johnny.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Krsitiyanto mengisyaratkan NasDem sudah keluar dari koalisi pemerintahan Joko Widodo, karena mengusung Anies Baswedan sebagai capres.(OL-11)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Hari ini, mantan Menkominfo Johnny G Plate akan menjalani sidang vonis terkait dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate disebut tidak bisa diproses hukum dalam dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.
Dalam pledoinya, Johnny meminta asetnya dikembalikan karena JPU tidak mampu membuktikan aliran uang dari dugaan korupsi tower BTS 4G di kemenkominfo.
Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya, Johnny G Plate menegaskan tidak menerima Rp17 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved