Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEKJEN Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengungkapkan, jika partainya belum memiliki rencana untuk mendeklarasikan calon Presiden (capres) di Pilpres 2024. Habib Aboe begitu ia disapa mengaku PKS hingga saat ini masih terus mencermati perkembangan situasi politik nasional.
“Seluruh langkah politik yang diambil partai lain dalam pencapresan kita atensi dan hormati. Untuk PKS sendiri saat ini belum ada rencana mendeklarasikan salah satu tokoh sebagai capres yang akan diusung di pemilu 2024,” kata Habib Aboe, Senin (10/10).
Baca juga: Presiden: Hendrar Prihadi Punya Kapasitas untuk Pimpin LKPP
Habib Aboe menerangkan, bahwa kewenangan pencapresan di PKS sesuai ketentuan AD ART pasal 18 ayat 2 huruf a merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
“Sedangkan hasil sidang DPTP memutuskan pencapresan akan disampaikan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro. Oleh karenanya, kita akan menunggu dan mengikuti proses tersebut,” ungkap Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Selatan 1 ini.
Habib Aboe menuturkan, PKS memiliki konsen yang tinggi dalam menyiapkan diri untuk menghadapi pilpres 2024. Namun, kata dia, PKS memilih langkah untuk tidak terburu-buru mendeklarasikan capres yang akan diusung.
“Konsolidasi struktural terus dilakukan secara berkala untuk menyerap aspirasi internal PKS maupun menyiapkan mesin politik PKS dalam menyongsong pilpres mendatang,” ungkap dia.
Habib Aboe menegaskan, salah satu kegiatan konsolidasi yang dilakukan oleh PKS ialah political update. Habib Aboe menerangkan konsolidasi tersebut sudah dua kali digelar oleh PKS.
“Ini adalah forum selevel Rapimnas untuk mendiskusikan situasi perkembangan politik nasional termasuk soal pencapresan,” tandas Anggota Komisi III DPR RI ini. (RO/OL-6)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved