Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Joko Widodo melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10).
Penunjukan pria yang sebelumnya menjabat Wali Kota Semarang itu didasari pada rekam jejaknya yang apik dalam memimpin daerah selama dua periode.
Baca juga: Presiden Lantik Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY
"Saya mengikuti rekam jejaknya, juga kemampuan dan kapastiasnya dalam mengelola sebuah organisasi," ujar Jokowi selepas melantik Hendrar Prihadi.
Kepala Negara pun menyematkan tugas khusus kepada Hendrar yaitu menyempurnakan sistem pengadaan serta pengelolaan barang dan jasa di LKPP. Jokowi juga meminta lembaga tersebut menarik lebih banyak pemerintah daerah untuk menggunakan produk-produk lokal sehingga APBD berputar di dalam negeri.
"LKPP ini mengelola barang dan jasa yang angkanya sampai ratusan triliun. Nanti kalau daerah ikut masuk, bisa menjadi ribuan triliun. Yang penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk pengadaan barang dan jasa betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan," tandas Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama Hendrar menyampaikam terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden kepadanya.
Ia mengatakan akan melakukan upaya ekstra untuk bisa menjalankan amanat tersebut.
"Pascapandemi ini, tentu kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita memiliki potensi anggaran yang besar. Melalui LKPP, itu bisa didorong untuk membeli produk-produk dalam negeri," tutur pria yang akrab disapa Hendi itu.
Ke depan, pihaknya akan mempercepat proses perizinan bagi UMKM untuk bisa masuk ke e-katalog. Dengan begitu, diharapkan barang-barang buatan anak bangsa bisa semakin banyak digunakan oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
"Kita akan mempercepat proses perizinan UMKM. Kita juga akan berkolaborasi dengan dinas-dinas koperasi di daerah," paparnya.
Selain itu, Hendi juga mengaku diberi tugas untuk ikut merumuskan RUU Pengadaan Barang dan Jasa dan itu sudah harus dusahkan sebelum 2025 berakhir.
"RUU Pengadaan Barang dan Jasa sebelum 2024 sudah harus disahkan. itu rencana-rencana ke depan dan kami akan terus melakukan konsolidasi," tandasnya. (OL-6)
Tingkat Kepuasan Publik 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021, dialokasikan sebesar Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD).
PURNA sudah renovasi Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, salah satu tempat pertandingan Piala Dunia U-20 2021 saat Indonesia menjadi tuan rumah.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved