Senin 03 Oktober 2022, 15:57 WIB

Menkopolhukam: Pemerintah Bentuk TGIPF Usut Tragedi Kanjuruhan

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Menkopolhukam: Pemerintah Bentuk TGIPF Usut Tragedi Kanjuruhan

ANTARA/M Risyal Hidayat
Menkopolhukam Mahfud MD didampingi sejumlah pejabat memberi keterangan terkait tragedi Kanjuruhan di Jakarta, Senin (3/10).

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah membentuk
tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.
 
"Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022, pemerintah membentuk tim gabungan independen
pencari fakta atau TGIPF," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (3/10).
 
Adapun tim ini, lanjut Mahfud, dipimpin langsung oleh dirinya dan melibatkan anggota dari unsur pejabat atau perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa.
 
Mahfud pun menyampaikan bahwa para anggota TGIPF akan diumumkan paling lama dalam waktu 24 jam ke depan. Tim tersebut selanjutnya akan menyelesaikan tugas mereka dalam mengusut tragedi Kanjuruhan dalam kurun dua hingga tiga pekan ke depan.
 
Untuk saat ini, sebelum tim diumumkan ataupun menyelesaikan tugasnya, Menkopolhukam mengatakan pemerintah memberikan tugas atau mengambil langkah jangka pendek.


Baca juga: Polri akan Dalami Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan


Di antaranya, memerintahkan Polri agar dalam beberapa hari ke depan segera mengungkap pelaku pidana yang menyebabkan terjadinya tragedi Kanjuruhan dan segera mengumumkannya kepada publik apabila telah memenuhi syarat untuk ditindak.
 
"Polri juga diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat," ujarnya.
 
Lalu, tambah dia, Panglima TNI Andika Perkasa diminta untuk melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mengusut kebenaran mengenai keterlibatan oknum TNI, sebagaimana terlihat dalam beberapa video yang beredar di tengah masyarakat.
 
"Di dalam video-video yang beredar, ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu
benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua," ucap Mahfud.
 
Beberapa keputusan pemerintah tersebut merupakan hasil rapat koordinasi bersama sejumlah pihak. Di antaranya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial, Panglima TNI, Kapolri, KONI, dan PSSI di Kantor Kemenkopolhukam, tadi pagi. (Ant/OL-16)
 

Baca Juga

DOK MI

Komnas HAM: Putusan Kasus HAM Paniai Belum Berikan Keadilan Bagi Korban

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 08 Desember 2022, 23:21 WIB
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai putusan pengadilan HAM pada Peristiwa Paniai Tahun 2014 belum...
Antara

Saksi Sebut Alokasi BLT Migor Bukan Kerugian Negara

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 08 Desember 2022, 22:12 WIB
Haula mengatakan, metode input output atau IO tidak tepat untuk penghitungan kerugian perekonomian...
DOK MI.

Selain Ismail Bolong, Ada Dua Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Kamis 08 Desember 2022, 21:24 WIB
Serupa dengan Ismail, Rinto juga berperan mengatur aktivitas tambang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya