Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan perubahan dan pengembangan terhadap kurikulum belajar Praja.
"Saya minta juga IPDN supaya kurikulumnya jangan itu-itu saja atau text book kalau pelajaran dasar boleh," kata Tito, di Palu, Sabtu (17/9)
Dia mendorong agar kurikulum IPDN dilakukan adaptasi maupun pembaharuan terhadap kondisi serta perkembangan lingkungan secara berkelanjutan.
Hal itu, kata Tito, bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap Praja IPDN tentang prinsip-prinsip otonomi daerah beserta tata cara pengelolaannya.
"Bahkan pembicara atau pengajarnya juga jangan terpaku pada itu saja, akan tetapi datangkan praktisi, Menteri, TNI dan Polri serta Kepala Daerah yang sukses juga dari pihak swasta agar prinsip otonomi dapat dipahami dengan baik oleh Praja," jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolri periode 2016-2019 itu memastikan bahwa seluruh rangkaian rekrutmen IPDN telah berlangsung transparan dan terbuka, karena telah mengutamakan yang terbaik dari yang baik.
Sebab kesalahan dalam merekrut, sambung Tito, berkontribusi 60 persen terhadap kegagalan dari daerah yang nantinya akan dipimpin.
Untuk memastikan transparansi itu, IPDN melibatkan berbagai lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, Perguruan Tinggi sampai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Karena kami mencari motor penggerak sekaligus agen perubahan dari sistem birokrasi yang rumit," pungkasnya. (OL-8)
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Insiden tragis ini terjadi sekitar pukul 16.15 WIB di jalur arah Surabaya menuju Malang, tepatnya di Desa Pamotan, Kecamatan Porong.
Sebanyak 1.138 praja IPDN diberangkatkan ke lokasi terdampak bencana di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, guna mempercepat aktivasi layanan publik pemerintah daerah setempat yang terhambat.
Dalam kuliah umumnya Prof Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan bahwa generasi muda sekarang adalah generasi yang hidup di masa penuh pilihan tapi juga penuh ujian.
Konferensi ini diikuti 131 akademisi, peneliti, dan praktisi dari 32 negara, terdiri atas 89 peserta yang hadir secara langsung dan 42 peserta yang bergabung secara daring.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved