Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan perubahan dan pengembangan terhadap kurikulum belajar Praja.
"Saya minta juga IPDN supaya kurikulumnya jangan itu-itu saja atau text book kalau pelajaran dasar boleh," kata Tito, di Palu, Sabtu (17/9)
Dia mendorong agar kurikulum IPDN dilakukan adaptasi maupun pembaharuan terhadap kondisi serta perkembangan lingkungan secara berkelanjutan.
Hal itu, kata Tito, bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap Praja IPDN tentang prinsip-prinsip otonomi daerah beserta tata cara pengelolaannya.
"Bahkan pembicara atau pengajarnya juga jangan terpaku pada itu saja, akan tetapi datangkan praktisi, Menteri, TNI dan Polri serta Kepala Daerah yang sukses juga dari pihak swasta agar prinsip otonomi dapat dipahami dengan baik oleh Praja," jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolri periode 2016-2019 itu memastikan bahwa seluruh rangkaian rekrutmen IPDN telah berlangsung transparan dan terbuka, karena telah mengutamakan yang terbaik dari yang baik.
Sebab kesalahan dalam merekrut, sambung Tito, berkontribusi 60 persen terhadap kegagalan dari daerah yang nantinya akan dipimpin.
Untuk memastikan transparansi itu, IPDN melibatkan berbagai lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, Perguruan Tinggi sampai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Karena kami mencari motor penggerak sekaligus agen perubahan dari sistem birokrasi yang rumit," pungkasnya. (OL-8)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan ini merupakan suatu kehormatan dan pengalaman yang luar biasa bagi para praja untuk mendapat knowledge baru terkait birokrasi dari Menteri PANRB.
Ketiga gedung fakultas di IPDN yang diresmikan oleh AHY yakni Fakultas Manajemen Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat.
IPDN akan terus berbenah diri, melakukan evaluasi atas kinerja-kinerja dan capaian-capaian yang belum terwujud.
Kabur belum tentu akan seperti yang diharapkan apalagi kalau tidak diimbangi dengan soft skill dan skill yang baik.
Tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini adalah dibentuknya SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jatim di Kabupaten Bojonegoro.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved