Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
INISIATOR Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan adanya konflik antara Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
Menurutnya, keduanya, saat ini, bersalah karena masing-masing mengedepankan ego. Baik Effendi yang kurang bisa mengatur komunikasi yang baik sebagai anggota Dewan, begitu juga dengan Jenderal Dudung yang kurang bisa menahan emosi pribadi.
“Keduanya sama-sama salah. Effendi yang tidak bisa jaga lisannya dan Dudung yang tidak bisa menahan diri. Sikap keduanya sama-sama bisa merugikan institusi masing-masing, dan tidak sehat bagi kondusifitas nasional,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Kamis (15/9).
Ia berharap keduanya bisa saling introspeksi diri dan menahan jajaran di bawah maupun mendukungnya agar tidak bersikap yang lebih jauh dan justru bisa semakin memperuncing masalah.
“Effendi harus bisa mawas diri, menyadari kesalahan dan meminta maaf atas sikap dan ucapannya. Jenderal Dudung sebaiknya bisa lebih bijaksana bersikap ke depannya. Dan kedua belah pihak harus sama-sama menahan hingga ke level terbawah. Saling introspeksi jadi jalan terbaik,” ujarnya.
Kemudian, Ulama asal Kota Malang ini menilai penyelesaian konflik antara Jenderal Dudung dengan Effendi Simbolon hanya bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo maupun Menko Polhukam.
“Sebaiknya Presiden Jokowi menegur keduanya dan meminta mereka semua saling menahan diri. Prof Mahfud, selaku Menko Polhukam, dan Pak Prabowo sebagai Menhan (Menteri Pertahanan) juga sebaiknya segera bisa menjadi mediator agar persoalan keduanya bisa lekas dituntaskan,” tuturnya.
Ia yakin, persoalan antara Jenderal Dudung dengan Effendi Simbolon bisa teratasi dengan baik dan cepat.
“Saya yakin Prof Mahfud bisa menuntaskan persoalan ini. Beruntung kita memiliki sosok Menko Polhukam seperti beliau, orang yang berintegritas, negarawan, berilmu tinggi dan sangat cerdas. Bahkan persoalan kamtibmas sejauh ini bisa dijaga dengan baik,” tandasnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur berharap agar persoalan antara Effendi Simbolon dan Jenderal Dudung bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapapun, sehingga insiden serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
“DPR juga jangan merasa lebih tinggi dan gagah-gagahan. Ingat, banyak janji politik kalian yang belum tuntas kepada rakyat, jadi jangan merasa lebih top. Dan TNI juga harus bisa lebih bijak khususnya pimpinan seperti Bapak KSAD, karena sikapnya menjadi barometer para prajurit di seluruh Indonesia,” kata Habib Syakur menasehati.
Ia tidak ingin persoalan ini juga berdampak kepada sosial masyarakat. Sehingga akan berefek domino serta memicu konflik-konflik yang tidak perlu.
Apalagi, konflik pemerintahan, menurut Habib Syakur, adalah bahan bakar bagi kelompok pengasong Khilafah untuk semakin mudah mempropagandakan ide Negara Islam atau Daulah Islamiyah.
“Kalau konflik ini tidak segera disudahi, maka TNI akan rugi, PDIP juga akan rugi serta pemerintah akan rugi. Terlebih bangsa Indonesia secara umum akan rugi, sebab TNI bukannya fokus pertahankan negara malah fokus men-counter DPR saja,” pungkasnya. (RO/OL-1)
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Kementerian HAM mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus memiliki dimensi strategis, menjadi perhatian luas publik sekaligus sorotan internasional
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak merespons perihal rencana pengiriman pasukan perdamaian menyusul bergabungnya Indonesia dalam BoP.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap kasus ledakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut. Komisi I ingin memanggil panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto memutasi 237 perwira tinggi TNI dari tiga matra. Letjen Kunto Arief Wibowo dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved