Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOORDINATOR Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti mengkritik Presiden Joko Widodo yang membentuk tim khusus tangani serangan peretas Bjorka. Diketahui, salah satu hal yang dibongkar Bjorka terkait dalang pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.
Alih-alih membentuk tim khusus untuk menangani Bjorka, Fatia mendesak pemerintah mencari dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus Munir yang dinyatakan hilang.
"Dengan adanya hal ini (peretasan Bjorka), Jokowi bukannya semestinya malah membuat tim untuk mengejar Bjorka, tapi membuat tim untuk mencari di mana dokumen TPF," kata Fatia di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (13/9).
Baca juga: Istri Munir: Peretasan Bjorka Punya Pesan Penting
Selain itu, ia juga mendorong Kejaksaan Agung melakukan peninjauan kembali atas putusan bebas mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono atau Muchdi Pr, nama yang disebut Bjorka di balik pembunuhan Munir. Di pengadilan tingkat pertama dan kasasi Mahkamah Agung (MA), majelis hakim membebaskan Muchdi.
Menurut Fatia, negara seharusnya terpukul karena dalang kasus Munir justru diungkap seorang hacker, bukan oleh negara itu sendiri secara resmi. Dengan ditemukannya dokumen TPF, pihaknya berharap keterlibatan Muchdi dalam pembunuhan Munir bisa kembali diusut.
Diketahui, Munir dibunuh dalam penerbangan maskapai Garuda Indonesia tujuan Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Dari hasil autopsi, ditemukan racun arsen dalam tubuh Munir.(OL-5)
Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra mengaku mendengar Revisi UU TNI akan disahkan sebelum Lebara 2025.
Jika revisi undang-undang (RUU) TNI disahkan, peran militer dalam tata kelola negara dan urusan sipil akan semakin besar.
Pemangkasan anggaran sebaiknya tak dilakukan karena memberikan dampak buruk bagi penuntasan kasus HAM di Indonesia.
"Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar,"
Maskapai Qantas mengalami serangan siber yang menyasar sistem layanan pelanggan milik pihak ketiga.
Yang akan dimintai keterangan dan klarifikasi yaitu Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pihak pengelola PeduliLindungi.
DIREKTUR Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank DKI Agus Haryoto Widodo buka suara soal peretasan sistem Bank DKI.
Mengenai barang bukti apa saja yang diserahkan, Agus belum bisa membocorkannya. Namun ia menyebut pihakn Bareskrim telah bergerak cepat melakukan pemeriksaan.
Komputer kuantum membawa potensi revolusioner dalam menyelesaikan masalah kompleks yang tak mampu dipecahkan oleh komputer klasik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved