Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOORDINATOR Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti mengkritik Presiden Joko Widodo yang membentuk tim khusus tangani serangan peretas Bjorka. Diketahui, salah satu hal yang dibongkar Bjorka terkait dalang pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.
Alih-alih membentuk tim khusus untuk menangani Bjorka, Fatia mendesak pemerintah mencari dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus Munir yang dinyatakan hilang.
"Dengan adanya hal ini (peretasan Bjorka), Jokowi bukannya semestinya malah membuat tim untuk mengejar Bjorka, tapi membuat tim untuk mencari di mana dokumen TPF," kata Fatia di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (13/9).
Baca juga: Istri Munir: Peretasan Bjorka Punya Pesan Penting
Selain itu, ia juga mendorong Kejaksaan Agung melakukan peninjauan kembali atas putusan bebas mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono atau Muchdi Pr, nama yang disebut Bjorka di balik pembunuhan Munir. Di pengadilan tingkat pertama dan kasasi Mahkamah Agung (MA), majelis hakim membebaskan Muchdi.
Menurut Fatia, negara seharusnya terpukul karena dalang kasus Munir justru diungkap seorang hacker, bukan oleh negara itu sendiri secara resmi. Dengan ditemukannya dokumen TPF, pihaknya berharap keterlibatan Muchdi dalam pembunuhan Munir bisa kembali diusut.
Diketahui, Munir dibunuh dalam penerbangan maskapai Garuda Indonesia tujuan Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Dari hasil autopsi, ditemukan racun arsen dalam tubuh Munir.(OL-5)
Luhut mengatakan Haris pernah mendatangi rumahnya untuk meminta saham Freeport dengan mengaku sebagai wakil warga Papua
LBH Jakarta dan KontraS menduga kasus yang membuat Muhamad Fikry sebagai pesakitan itu penuh rekayasa. Hal itu terungkap dari persidangan yang tengah berlangsung.
Adapun dalam kasus tersebut polisi telah menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka.
Di tengah keterbatasan ketersediaan vaksin itu, pemberian nyatanya lebih banyak diberikan kepada mereka yang bukan kelompok rentan.
Telah terjadi pengerahan aparat secara berlebihan untuk tujuan pembubaran demonstrasi masyarakat Desa Bangkal terhadap PT HMBP.
Pemerintah telah menandatangani konvensi tersebut pada 2010. Namun, hingga kini belum dilakukan pengesahan menjadi undang-undang.
Peretasan ini bukan hanya menimpa hotel di Kota Bandung, tetapi juga terjadi di beberapa hotel yang ada di Indonesia.
Manchester United bersikeras bahwa situs web dan aplikasi klub tidak mengalami masalah dan keamanan data-data pribadi para penggemar dan pelanggan tetap terjaga.
Platini, yang diretas menjelang pertemuan dengan kepolisian Prancis untuk membahas soal korupsi terkait Piala Dunia, mengaku sangat terkejut dengan laporan itu.
Kelompok peretas yang berbasis di India menargetkan para kritikus Piala Dunia 2022 Qatar. Tuduhan itu muncul dari hasil investigasi media Inggris, Sunday Times.
Football Leaks merupakan kebocoran informasi terbesar sepanjang sejarah olahraga dan memicu penyelidikan di Belgia, Britania Raya, Prancis, Spanyol, dan Swiss.
DI Indonesia, kasus kebocoran data pribadi sebetulnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sekali-dua kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan para peretas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved