Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti mengkritik Presiden Joko Widodo yang membentuk tim khusus tangani serangan peretas Bjorka. Diketahui, salah satu hal yang dibongkar Bjorka terkait dalang pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.
Alih-alih membentuk tim khusus untuk menangani Bjorka, Fatia mendesak pemerintah mencari dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus Munir yang dinyatakan hilang.
"Dengan adanya hal ini (peretasan Bjorka), Jokowi bukannya semestinya malah membuat tim untuk mengejar Bjorka, tapi membuat tim untuk mencari di mana dokumen TPF," kata Fatia di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (13/9).
Baca juga: Istri Munir: Peretasan Bjorka Punya Pesan Penting
Selain itu, ia juga mendorong Kejaksaan Agung melakukan peninjauan kembali atas putusan bebas mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono atau Muchdi Pr, nama yang disebut Bjorka di balik pembunuhan Munir. Di pengadilan tingkat pertama dan kasasi Mahkamah Agung (MA), majelis hakim membebaskan Muchdi.
Menurut Fatia, negara seharusnya terpukul karena dalang kasus Munir justru diungkap seorang hacker, bukan oleh negara itu sendiri secara resmi. Dengan ditemukannya dokumen TPF, pihaknya berharap keterlibatan Muchdi dalam pembunuhan Munir bisa kembali diusut.
Diketahui, Munir dibunuh dalam penerbangan maskapai Garuda Indonesia tujuan Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Dari hasil autopsi, ditemukan racun arsen dalam tubuh Munir.(OL-5)
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
ICJR menilai dugaan aliran dana narkotika yang menyeret eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai bukti gagalnya kebijakan narkotika represif dan mendesak dekriminalisasi pengguna.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025
KPK memiliki mandat penuh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK untuk mengusut aparat penegak hukum (APH) yang melakukan korupsi.
Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian memantau langsung perkembangan pencarian dua remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh KontraS
Pemkot Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan pemesanan hotel secara daring, menyusul ditemukannya dugaan peretasan.
DINAS Rahasia AS tengah menyelidiki gangguan pada eskalator dan teleprompter saat kunjungan Presiden Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Sidang Majelis Umum PBB.
Fitur ini disebut Memory Integrity Enforcement (MIE), dirancang untuk menghentikan bug kerusakan memori, salah satu kerentanan paling umum yang dieksploitasi pengembang spyware
Google bantah kabar peretasan gmail. Perusahaan ini menegaskan sistem keamanan mereka masih tangguh.
Anthropic mengungkap AI Claude disalahgunakan peretas, termasuk Korea Utara, untuk serangan siber, pencurian data, hingga penipuan kerja jarak jauh.
"Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved