Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya mendongkrak kepercayaan publik. Dalam hal ini, ia menginstruksikan kepala kejaksaan di seluruh Indonesia meningkatkan pengendalian penanganan perkara, baik pidana umum, pidana khusus, maupun tata usaha negara.
Selain itu, Burhanuddin juga meminta agar pengendalian dalam pelaksanaan program kerja bidang intelijen, restorative justice, serta pendampingan bidang perdata dan tata usaha negara ditingkatkan.
"Meningkatkan independensi dan profesionalitas dalam menjalin hubungan antarlembaga pemerintah dan forum koordinasi pimpinan daerah," ujar Burhanuddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (10/9).
Burhanuddin juga menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan etika, adab, dan sopan santun dalam bermedia sosial. Hal ini sebelumnya telah diatur dalam Surat Jaksa Agung Nomor R-41/A/SUJA/05/2021 tanggal 18 Mei 2022.
Menurut Burhanuddin, instruksinya dikeluarkan dalam rangka mendorong kinerja institusi kejaksaan semakin meningkat. Kinerja kejaksaan itu diharapkan terejawantah dengan hadirnya penegakan hukum yang berkeadilan, kepastikan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Serta melakukan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan dapat meningkat," tandasnya.
Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terakhir, Kejaksaan Agung menempati posisi ke-7 sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Posisi itu mengungguli dua aparat penegak hukum lainnya, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Survei dilakukan pada 13-21 Agustus 2022 dengan 1.200 sampel. Rilis LSI itu juga sesuai dengan survei yang dilakukan Indikator pada 11-17 Agustus 2022, yang mana menempatkan kepercayaan publik terhadap Kejagung berada di atas KPK dan Polri. (OL-8)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Jaksa menuntut Tom Lembong agar dipidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp750 juta, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Ryan sejatinya pernah ditahan pada Selasa, 24 Agustus 2021. Namun, saat itu buron itu terjangkit covid-19 dan harus dirawat.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Pers dalam KUHP baru adalah isu yang kompleks, melibatkan tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban sosial.
Pencegahan terhadap Nadiem dilakukan sampai enam bulan ke depan. Tujuannya untuk memperlancar proses penyidikan.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved