Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KUBU Suharso Monoarfa bakal menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Langkah itu dilakukan untuk memberitahukan kalau Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pergantian Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilakukan secara ilegal.
"Tinggal menyampaikan surat klarifikasi. Iya, menjelaskan secara komprehensif kronologisnya dasar hukumnya," kata Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha saat dihubungi, hari ini.
Wakil Ketua Komisi V DPR itu menyampaikan alasan Mukernas pergantian Ketum PPP dianggap ilegal. Sebab, diselenggarakan tidak sesuai dengan aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Salah satu pertimbangan Mukernas tidak sah yaitu surat undangan kegiatan yang tidak ditandatangani ketum dan sekjen yang sah. "Maka produk akhirnya yakni Mukernas itu juga tidak sah," ungkap dia.
Baca juga: Sejumlah DPW PPP Mulai Intruksikan DPC Ikuti Keputusan Mukernas
Lebih lanjut, Tamliha mengaku, memang pihaknya tidak ingin berandai-andai soal sikap Kemenkumham tanggapi masalah PPP tersebut. Ia meyakini Kemenkumham memiliki integritas dan tidak mengesahkan kepengurusan Mardiono atau hasil Mukernas.
"Dia (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) ini orang berkarakter, punya integritas saya yakin dia tidak akan mau menandatangani sesuatu yang tidak memiliki legal aspek yang jelas," ujar dia.
Sebelumnya, Muhammad Mardiono menyerahkan pengajuan pergantian ketum PPP ke Kemenkumham. Pengajuan diterima Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar.(OL-4)
MASSA yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMAM) menggeruduk Gedung Bappenas mempertanyakan kenaikan drastis harta kekayaan Menteri/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa.
GEDUNG Bappenas kembali digeruduk oleh masa aksi dari Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMAM), mereka meminta Menteri Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya dinilai melempem.
MASSA aksi dari Persatuan Pemuda Pembasmi Korupsi (PPPK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa.
KESADARAN etika pejabat publik saat ini kebanyakan kosong. Bahkan banyak pejabat yang secara aturan tidak melanggar, tapi secara etika melanggar.
KLHK dipilih menjadi pemenang pertama oleh dewan juri karena dinilai konsisten dan terus berinovasi dalam implementasi pengarusutamaan SDGs atau agenda 2030.
Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Indonesia masih punya tugas besar di sektor kesehatan dan pendidikan untuk menuju visi Indonesia Emas 2045. Hal ini dikatakan menjadi kegelisahan baginya.
Fridgescaping, seni menata bagian dalam kulkas agar estetis, menjadi tren di era digital yang tak terduga memicu konflik rumah tangga.
Dengan mengambil jeda selama lima detik saja, pasangan dapat meredakan emosi negatif dan mengurangi agresivitas selama konflik.
Perbedaan pendapat dapat berujung pada konflik yang jika tidak diselesaikan dengan tepat akan semakin berlarut-larut.
Herman memandang perlu melakukan upaya penyelamatan agar kondisi disharmonisasi antara sekda dengan pimpinan OPD bisa dicarikan solusinya
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Wilayah Poso identik dengan serangkaian konflik yang berujung pada kericuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved