KPU Tindak Tegas Parpol yang Tidak Penuhi Syarat Verifikasi Administrasi

PARTAI politik (parpol) yang mengabaikan proses verifikasi administrasi daftar keanggotaan parpol, terancam dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini juga berlaku bagi parpol yang tidak memberikan surat pernyataan klarifikasi terkait temuan kegandaan data anggota parpol.

"Ketika kegandaan anggota parpol tidak dilanjuti dengan mengajukan surat pernyataan, akan di-TMS-kan," ungkap Komisioner KPU Idham Holik, Kamis (8/9).

Menurutnya, KPU sudah memberikan kesempatan bagi parpol yang memiliki permasalahan kegandaan data anggota. Dalam hal ini, untuk segera melakukan klarifikasi dengan cara mengirimkan surat pernyataan ke KPU. 

Baca juga: Usai Ditunjuk Plt Ketum PPP, Mardiono Langsung Tatap Pemilu 2024

Adapun tahapan proses verifikasi adminsitrasi akan berlangsung hingga 11 September mendatang. "Kami berikan kesempatan surat pernyataan untuk kami klarifikasi," pungkas dia.

Berdasarkan jadwal yang ditentukan KPU, parpol memiliki kesempatan untuk memperbaiki hasil verifikasi administrasi pada 15-28 September 2022. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi atas perbaikan tersebut pada 29 September-12 Oktober 2022.

"Pada 15-28 September, adalah masa perbaikan hasil verifikasi administrasi. Kami akan berikan kesempatan parpol untuk memperbaiki dan melakukan pergantian dokumen," tutur Idham.

Baca juga: 105 Juta Data Warga Indonesia dari KPU Diduga Bocor

Mengacu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ayat 1 dan 2 pasal 46, setiap parpol bisa mengubah dokumen kepengurusan dalam masa perbaikan verifikasi admnisitrasi. Hal ini berlaku juga bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilanda konflik internal.

"Kami pendekatannya legal formal dalam pelaksanaan verifikasi adminsitrasi," jelasnya.

Terkait konflik internal di kepengurusan pusat PPP, lanjut dia, KPU tetap melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen pendaftaran parpol tersebut. Selama belum terjadi perubahan atas dokumen yang diterima KPU, konflik yang terjadi merupakan urusan internal parpol.(OL-11)