Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelasan adanya perbedaan nilai kerugian negara kasus korupsi kegiatan usaha kelapa sawit PT Duta Palma Group antara yang tercantum dalam surat dakwaan dan pernyataan sebelumnya. Menurut Ketut, angka kerugian yang tepat merujuk pada surat dakwaan, yakni senilai Rp86,54 triliun.
"Yang benar adalah sesuai dengan surat dakwaan," katanya saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Kamis (8/9).
Dalam konferensi pers pekan lalu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah mengungkap bahwa perkara yang menyeret bos PT Duta Palma Grup Surya Darmadi itu merugikan negara Rp101,4 triliun. Angka itu terdiri dari kerugian keuangan sebesar Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian senilai Rp99,2 triliun.
Namun, saat sidang pembacaan dakwaan Surya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan dalam perkara itu hanya Rp86,54 triliun.
Baca juga : Surya Darmadi Didakwa TPPU dari hasil Korupsi Senilai Rp7,71 triliun
Ketut menerangkan, ada variabel yang sama-sama dihitung oleh ahli perekonomian dan auditor saat merinci kerugian negara yang dirujuk Febrie sebelumnya. Ini menyebabkan angka kerugian sebelum sidang dakwaan dilaksanakan lebih besar.
"Ada perhitungan double antara ahli perekonomian dengan ahli kerugian negara sehingga penyesuaian dan perbaikan revisi sebagaimana surat dakwaan," tandas Ketut.
Sidang pembacaan dakwaan itu mengungkap bahwa tindak pidana yang dilakukan Surya merugikan keuangan negara Rp4,79 triliun dan US$7,88 juta, sedangkan kerugian perekonomian yang timbul sebesar Rp73,92 triliun. (P-5)
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171,9 triliun.
Berdasarkan asas Lex Favor Reo, jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka aturan yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.
Terdakwa Riva Siahaan mempertanyakan penggunaan bottom price dan metodologi perhitungan kerugian negara dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
KPK menegaskan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah menerima SPDP terkait dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji.
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku sempat dirawat empat hari akibat pendarahan saat menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor.
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Mantan Komisaris Utama Pertamina Ahok hadir sebagai saksi di sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dengan kerugian negara Rp285 triliun.
Mantan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Purwadi Sutanto, mengakui pernah menerima uang sebesar US$7.000
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved