Pemerintah Akan Naikkan BBM SuBsidi, PKS Singgung IKN dan Kereta Cepat

PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau.

Syaikhu pun menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang memakan anggaran besar dari APBN.

Pembangunan IKN ditargetkan memakan anggaran sebesar Rp466 triliun. Dari jumlah itu, APBN menanggung sekitar 20%. Sedangkan, angka subsidi energi mencapai Rp502,4 triliun dalam APBN Perubahan 2022.

"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk pastikan harga BBM tetap terjangkau justru tidak sanggup?" kata Syaikhu dalam keterangan resminya, Kamis (1/9).

Ia berpandangan, kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.

Banyak masyarakat, katanya, yang masih terkena dampak seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, petani, nelayan dan lainnya. Kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Bantuan Tepat Sasaran Harus Jadi Perhatian Semua Pihak

Jika ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.

"Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan. Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, DPP PKS menyatakan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Semoga pemerintah meninjau kembali rencana tersebut," ucapnya.

Syaikhu menambahkan, beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur juga ikut meroket. Menurutnya, rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.

"Kalau pertalite dan solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Ini bakal terjadi efek domino di sektor lainnya," ucapnya.

Syaikhu kemudian menyinggung soal pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah disebabkan karena adanya subsidi BBM. Presiden PKS berpendapat, seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.

Terlebih, lanjutnya, Transparansi Internasional Indonesia (TII) pernah merilis data bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD sekitar 30-40 persen terindikasi korupsi.Selain itu, pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas. (OL-4)