Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MEMASTIKAN bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran lewat persiapan penyaluran yang matang dan transparan.
"Pemerintah sedang berupaya melindungi masyarakat yang berpotensi terdampak gejolak kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan BBM lewat mekanisme bantuan sosial yang harus sama-sama kita jaga keberhasilannya," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/9).
Pemerintah, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (29/8), mengungkapkan bantuan sosial (bansos) tambahan senilaiRp 24,17 triliun telah disiapkan Presiden Joko Widodo bagi masyarakat.
Bansos tambahan ini diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM.
Ketiga jenis bansos tambahan yang disiapkan itu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun, subsidi upah pekerja senilai Rp9,6 triliun, dan bansos dari Pemda senilai Rp2,17 triliun.
Baca juga: BSSN Butuh Tambahan Anggaran Rp1 Triliun untuk Pengamanan Pemilu
Menurut Lestari, beragamnya jenis bantuan dengan instansi penanggung jawab yang berbeda menuntut adanya transparansi dan kolaborasi yang baik, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan manfaat.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai kesiapan aparat setiap instansi dalam proses penyaluran bantuan harus benar-benar dipastikan.
Selain itu, tambah Rerie, data penerima bantuan juga harus dipastikan keakuratannya untuk menghindari tumpang tindih dan kebocoran bantuan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap bantuan sosial yang diberikan Pemerintah benar-benar mampu meringankan beban masyarakat di tengah dampak gejolak ekonomi dunia.
Menurut Rerie, perhatian serius para pemangku kepentingan harus ditujukan pada proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan Pemerintah, dalam rangka memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
Dia juga mengajak segenap lapisan masyarakat untuk ikut aktif dalam mengawal proses penyaluran bantuan sosial sehingga upaya Pemerintah meringankan beban masyarakat dapat terealisasi dengan baik. (RO/OL-16)
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan momen lebaran dan mudik harus menjadi salah satu momentum untuk mneingkatkan rasa persatuan dan persaidaraan antar anak bangsa.
DALAM pergaulan politik di kalangan elite, di waktu menjelang dan setelah pemilihan presiden (pilpres), biasanya muncul tema juga isu yang antara lain memunculkan beberapa nama.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
PEMIMPIN yang mampu mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sebagai dampak perubahan di berbagai sektor kehidupan.
PDIP dan Partai Demokrat belum juga menyerahkan nama untuk pimpinan DPRD DKI meski waktu tinggal sehari lagi.
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta melakukan penyemprotan disinfektan di Gedung MPR dan DPR RI, Minggu (14/6)
Nilai-nilai sportivitas dalam olahraga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar ditanamkan baik bagi para atlet maupun penggemarnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi akan ada 123,8 juta orang yang melakukan pergerakan di masa mudik pada Lebaran 2023 ini.
"Saya kira Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki sejumlah rencana perbaikan strategi berdasarkan pengalaman melakukan beberapa kali transisi PSBB," ujar Rerie
MASALAH pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved