Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMASTIKAN bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran lewat persiapan penyaluran yang matang dan transparan.
"Pemerintah sedang berupaya melindungi masyarakat yang berpotensi terdampak gejolak kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan BBM lewat mekanisme bantuan sosial yang harus sama-sama kita jaga keberhasilannya," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/9).
Pemerintah, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (29/8), mengungkapkan bantuan sosial (bansos) tambahan senilaiRp 24,17 triliun telah disiapkan Presiden Joko Widodo bagi masyarakat.
Bansos tambahan ini diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM.
Ketiga jenis bansos tambahan yang disiapkan itu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun, subsidi upah pekerja senilai Rp9,6 triliun, dan bansos dari Pemda senilai Rp2,17 triliun.
Baca juga: BSSN Butuh Tambahan Anggaran Rp1 Triliun untuk Pengamanan Pemilu
Menurut Lestari, beragamnya jenis bantuan dengan instansi penanggung jawab yang berbeda menuntut adanya transparansi dan kolaborasi yang baik, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan manfaat.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai kesiapan aparat setiap instansi dalam proses penyaluran bantuan harus benar-benar dipastikan.
Selain itu, tambah Rerie, data penerima bantuan juga harus dipastikan keakuratannya untuk menghindari tumpang tindih dan kebocoran bantuan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap bantuan sosial yang diberikan Pemerintah benar-benar mampu meringankan beban masyarakat di tengah dampak gejolak ekonomi dunia.
Menurut Rerie, perhatian serius para pemangku kepentingan harus ditujukan pada proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan Pemerintah, dalam rangka memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
Dia juga mengajak segenap lapisan masyarakat untuk ikut aktif dalam mengawal proses penyaluran bantuan sosial sehingga upaya Pemerintah meringankan beban masyarakat dapat terealisasi dengan baik. (RO/OL-16)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Berbagai pengalaman menghadapi bencana alam yang telah terjadi harus menjadi pembelajaran bagi kita agar mampu memitigasi sejumlah potensi bencana di tanah air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved