Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
STAF Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital, Fajar B.S. Lase, meninjau kinerja Kantor Imigrasi Klas I, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di Pekanbaru, Riau.
Peninjauan tersebut untuk memastikan keseuaian kinerja dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku dan untuk pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat
“Sebagai Kementerian yang menaungi lebih dari 800 UPT diseluruh wilayah Indonesia, kami harus memastikan bahwa semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama, setara, dan sesuai dengan SOP yang berlaku” ujar Fajar Lase dalam keterangan pers, Senin (29/8).
Pada rangakain kunjungan ini, Fajar B.S. Lase juga didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Mhd. Jahari Sitepu serta Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mukyadi.
Di kunjungan pertama ke Kantor Imigrasi Klas I Pekanbaru, Fajar Lase dan Jahari Sitepu mendapatkan masukan langsung dari masyarakat yang sedang mendapatkan pelayanan keimigrasian.
Salah satu pemohon menyampaikan bahwa pelayanan keimigrasian saat ini sudah sangat berbeda dengan sebelumnya, karena sistem yang diterapkan sekarang mempermudah para pemohon untuk menyiapkan dokumen yang harus disertakan.
Selain itu, proses yang transparan serta sudah digital juga dapat memutus kemungkinan terjadinya pungutan tidak resmi diluar SOP yang berlaku.
Fajar Lase menyampaikan bahwa jajaran Imigrasi baik di pusat dan daerah memang selalu malakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian.
“Salah satu inovasi yang sedang sering kami lakukan adalah program Easy Passport, d imana kami yang akan menjemput bola dan mendatangi masyarakat yang memang memiliki kendala jarak dan lokasi untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian”.
Pada kunjungan keduanya, Fajar Lase mendapatkan informasi bahwa saat ini Rudemin Pekanbaru sedang menampung 9 orang Deteni Imigrasi, yang mana 7 orang d iantaranya sudah mendapatkan final reject yang terdiri dari 4 warga negara Iran yang merupajan satu keluarga dan 3 warga negara Srilanka.
Selain itu ada 2 deteni dari Tiongkok yang terbukti telah melanggar UU Keimigrasian dan saat ini sedang menunggu dideportasi.
Dalam kunjungannya ke Rudenim Pekanbaru, Fajar Lase menyatakan,“Ditjen Imigrasi beserta UPT Keimigrasian di seluruh Indonesia akan selalu menyambut baik warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia sesuai dengan prosedur dan tidak melakukan pelanggaran keimigrasian."
"Namun, jika diindikasi adanya pelanggaran hukum dan keimigrasian, sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan prosedur hukum keimigrasian untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian kunjungan ini diakhiri di Rupbasan Pekanbaru yang menampung 27 buah mobil, 780 motor, serta dokumentasi dari 5 bidang tanah/bangunan san 393 unit barang-barang hasil sitaan lainnya.
“Semua barang ini harus diperhatikan juga keamanan nya, barang-barang sitaan ini penting bagi keperluan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Jangan sampai ada barang yang luput dari inventaris” pesan Fajar Lase pada staf Rupbasan Pekanbaru,* paparnya (RO/OL-09)
Seluruh pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.
Diharapkan nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Sebagai bagian dari dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan menggelar Abdi Nagri Nganjang ka Warga.
Kota Yogyakarta telah memiliki sistem sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
2021 hingga 2025, Ombudsman RI telah menerima 415 laporan masyarakat terkait dengan maladministrasi pada bidang perekonomian yang menyebabkan kerugian negara.
Operasi penangkapan massal yang dilakukan pemerintahan Trump juga telah menciptakan rasa takut di tengah komunitas imigran.
Pemerintah Indonesia terus melakukan pendampingan melalui perwakilan RI di Amerika Serikat dengan bantuan konsuler.
Gelombang unjuk rasa menentang razia imigrasi terus menyebar ke sejumlah kota besar di Amerika Serikat.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
(KPK) mendalami peran Imigrasi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved