Langgar Izin Tinggal, WNA Singapura di Jakarta Kena Sanksi Administratif

KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta menindaklanjuti laporan masyarakat dengan memeriksa seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL. Meski diduga melanggar izin tinggal dan bekerja secara ilegal, otoritas imigrasi hanya menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan.

Kabid Pengawasan dan Penindakan Kanwil Imigrasi Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim, mengonfirmasi bahwa TCL masuk ke Indonesia pada 20 Januari 2026 menggunakan Bebas Visa Kunjungan. Padahal, izin tinggal terbatas (ITAS) miliknya telah kedaluwarsa sejak 30 Oktober 2025.

"Selama menggunakan ITAS tersebut, TCL diketahui melakukan kegiatan bekerja di PT Roda Ekakarya dan tercatat sebagai tenaga kerja di PT Bridgestone Tire Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami memberikan surat peringatan," ujar Gusti melalui keterangannya, Senin (2/2/2026).

Baca juga : Bridgestone Buka Suara Soal WNA yang Diduga Langgar Izin Tinggal

Imigrasi hanya mewajibkan penjamin TCL untuk melaporkan perubahan status keimigrasian tanpa memberikan sanksi fisik seperti detensi atau deportasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KPK Watch, Yusuf Sahide, menduga ada intervensi dari pihak luar yang melindungi TCL.

"Penanganan kasus ini perlu didalami lebih lanjut. Kami menduga ada indikasi keterlibatan pihak lain, ada orang 'kuat' di belakang TCL. Sebaiknya KPK segera mengusut hal itu," tegas Yusuf.

Baca juga : Imigrasi Periksa WN Singapura Terkait Dugaan Pelanggaran Izin Tinggal

Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan penyalahgunaan izin tinggal untuk bekerja seharusnya dijatuhi sanksi berat berupa pidana penjara atau minimal deportasi disertai daftar hitam (blacklist).

"Kalau hanya disuruh pulang, itu berarti kita terlalu lembek. Mestinya diberi sanksi tertinggi yakni pidana atau deportasi dengan posisi blacklist agar tidak bisa masuk ke Indonesia lagi selama dua tahun," ujar Boyamin.

Desak Audit Internal kementerian IMIPAS

Boyamin juga menyoroti adanya potensi "persekongkolan" antara petugas dengan pelanggar aturan, mengingat sering terjadinya inkonsistensi penegakan hukum terhadap TKA nakal. Ia membandingkan ketegasan negara tetangga seperti Malaysia terhadap warga negara lain yang melanggar izin tinggal.

"Ada yang diproses sangat keras, ada yang lembek. Saya meminta Inspektorat Jenderal di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) untuk turun tangan melakukan penyelidikan dan audit terhadap kinerja petugas pengawasan tersebut," pungkasnya. (H-2)