Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta calon legislaitf (caleg) yang tidak sanggup mengerjakan tugas legislatif, agar membatalkan niatnya maju dalam Pemilu 2024.
Zulhas, sapaan akrabnya, juga meminta setiap caleg yang berasal dari PAN untuk mengerti tugas legislatif sebagai anggota dewan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Kalau tidak sanggup jadi anggota DPR, mending mundur daripada bikin dosa. Datang nggak ngapain-ngapain, kadang-kadang absen nggak, apalagi kalau cuma buat urusan dirinya sendiri," ungkap Zulhas dalam pembukaan rangkaian rakernas PAN, Sabtu (27/8).
Baca juga: Bawaslu Teruskan Dua Laporan Pelanggaran ke Sidang Pemeriksaan
Menurutnya, setiap anggota dewan wajib mengetahui tugasnya di bidang legislasi, penganggaran, hingga tugas pengawasan. Selain itu, Zulhas meminta anggota dewan khususnya, anggota DPR RI dari farksi PAN, selain mengerti tugas dalam penyusunan Undang-Undang (UU), juga mengerti tugas sebagai anggota partai politik.
"Rekan-rekan di legislatif betul-betul harus mengerti tugasnya sebagai anggota dewan. Lalu, paham tugas kita sebagai (anggota) partai politik," pungkasnya.
Baca juga: PAN Tidak Undang Anggota KIB ke Rakernas
Dalam kesempatan itu, dirinya menekankan bahwa kepercayaan publik saat memilih caleg PAN harus tetap dijaga. Caranya, melaksanakan mandat kepercayaan masyarakat dengan tanggung jawab secara profesional. Itu sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku. Baik di dalam partai politik maupun kelembagaan legislatif.
"Sayang kalau tidak ada manfaat. Padahal, begitu besar kepercayaan masyarakat kepada kita. Oleh karena itu, saya minta kerja profesional, sudah ada aturan tatibnya. Saya minta teman-teman sungguh-sungguh, ini amanah," tutup Zulhas.(OL-11)

Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Meski penduduk Indonesia terdiri dari 50% perempuan, posisi mereka dalam politik dan pemerintahan masih jauh dari proporsional.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved