Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengaku tidak sependapat dengan usulan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sebagai buntut dari kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Adies mengatakan Kapolri justru seharusnya mendapat apresiasi karena mampu membongkar tabir kasus yang menjerat mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo itu.
"Malah sebenarnya kita mesti kasih apresiasi kepada Kapolri karena dengan cepat membentuk Tim Khusus yang bekerja secara profesional dan transparan," tegas Adies kepada wartawan, Rabu (24/8).
Baca juga: Cipayung Plus Mataram Dukung Kapolri Berantas Geng Mafia Judi dan Narkoba di Polri
Politikus Golkar itu mengatakan usulan anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K Harman tidak relevan. Menurutnya, usulan tersebut juga tidak memiliki korelasi dengan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.
"Janganlah seseorang yang telah bekerja baik kemudian dicari-cari kesalahannya," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diberhentikan sementara setelah adanya dugaan pembunuhan yang dilakukan Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo dan menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Menurut dia, jabatan itu bisa diambil alih oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Porn) Susno Duadji juga tidak sepakat dengan penonaktifan Kapolri. Jenderal yang kini mengaku sebagai petani itu mengatakan penonaktifan Kapolri justru akan membuat kasus ini semakin ruwet dan kacau.
"Kalau Kapolri dinonaktifkan tambah ruwet, tambah kacau. Pemeriksaan Sambo dan tersangka-tersangka lainnya pada banyak ini belum selesai, kok dinonaktifkan," kata Susno, kemarin. (RO/OL-1)
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penindakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
Koordinasi dan sinergitas dua institusi besar negara itu akan terus diperkuat. Terutama, dalam memastikan rangkaian perayaan kemerdekaan berlangsung aman dan penuh makna.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kemenimipas dan Polri menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan sinergi dalam keimigrasian, pemasyarakatan, dan kepolisian.
Perum Bulog dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kolaborasi yang bertujuan menjaga stabilisasi harga pangan nasional.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan SMA Kemala Taruna Bhayangkara serta SMA Global Darussalam Academy di DI Yogyakarta.
Jaga Kekondusifan di Bumi Melayu, Kapolri Terima Anugerah Adat Ingatan Budi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved