Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
STAF Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Media dan Komunikasi, Faldo Maldini, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dapat melakukan pergantian kabinet apabila dibutuhkan.
Apalagi, lanjut dia, terdapat jabatan menteri yang saat ini kosong, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB).
Baca juga: Presiden: Ketidakpastian Global bukan Alasan untuk Pesimistis
"Semuanya sangat memungkinkan. Apalagi, masih ada pos menteri yang masih kosong hingga hari ini. Ya pasti akan diisi. Pasti ada reshuffle (pergantian kabinet)," jelas Faldo kepada wartawan, Jumat (19/8).
Dalam pidatonya, Kepala Negara menyatakan ada kemajuan yang dicapai dalam penanganan pandemi covid-19. Untuk mempertahankan kinerja pemerintahan, tentu dibutuhkan tim kabinet yang bekerja dengan baik.
"Kita sudah mendengar pidato Presiden kemarin, bahwa berbagai kemajuan dapat dicapai. Tentu butuh tim yang mampu mempertahankan, bahkan membawa lompatan lebih tinggi," imbuh Faldo.
Baca juga: Janji Tegas Soal Judi, Kapolri: Kapolres, Direktur, Kapolda Saya Copot!
Dirinya meyakini Presiden mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan postur kabinet. Pemerintah pun siap menghadapi krisis pangan dan energi di tengah ketidakpastian global.
"Menghadapi berbagai ketidakpastian global, krisis pangan dan energi menjadi perhatian. Butuh solusi untuk itu. Perombakan pun dapat dilakukan bila dibutuhkan," tukasnya.(OL-11)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved