Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH bagan mengenai 'Kaisar Sambo dan Konsorsium 303' beredar di media sosial. Pada unggahan tersebut, tampak bagan yang memperlihatkan Irjen Ferdy Sambo dan polisi lainnya yang terlibat pembekingan sejumlah kasus, seperti judi online dan prostitusi.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai bagan informasi tersebut mirip seperti informasi yang dibuat kepolisian, karena dibuat lengkap dan terperinci. Dia menduga informasi itu berasal dari internal Polri yang berseberangan dengan Sambo.
"Menurut saya, ini dari kelompok dalam internal Polri, yang berlawanan dengan Ferdy Sambo. Bertujuan menggusur Ferdy Sambo dan kawan-kawan dari posisi elit Polri," ungkap Sugeng kepada Media Indonesia, Kamis (18/8).
Baca juga: Soal Dugaan Suap Sambo, Polri: Fokus Pembunuhan Berencana
Sugeng menilai Tim Khusus Polri harus menindaklanjuti informasi tersebut dan membuka ke publik. Setelah itu, jika benar terbukti, Polri harus mengambil langkah yang tegas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai harus turun tangan dan membenahi institusi yang dipimpinnya. "Itu tugas Kapolri membenahi anggota dan institusinya. Akan tetapi, harus tetap profesional dan mengedepankan prinsip hukum," imbuhnya.
Baca juga: Timsus Polri Umumkan hasil Pemeriksaan Putri Candrawathi Besok
Pihaknya terus melakukan pengawasan, jika ada kelompok lain yang ternyata terlibat dalam konsorsium judi online. "IPW akan melihat kelompok mana yang akan naik dan akan tetap dikritisi. Bukan tidak mungkin terulang lagi, bila Polri tidak melakukan pembenahan," pungkas Sugeng.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo tidak menjawab secara lugas mengenai 'Kaisar Sambo dan Konsorsium 303'. Saat ini, Inspektorat Khusus dan Tim Khusus Polri masih fokus mengusut kasus pembunuhan berencana Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat alias J.
"Saat ini, fokus pembuktian pasal yang sudah diterapkan, yakni 340 subsider 338 Jo 55 dan 56," kata Dedi.(OL-11)
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Dude merupakan brand ambassador PT DSI. Maka itu, penyidik perlu mendengarkan keterangan suami artis Alyssa Soebandono itu.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi menuntut penanganan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham
Sunan Kalijaga pengacara kontroversial? Cari tahu profil, kasus-kasus kontroversial, dan kontroversi Sunan Kalijaga! Klik di sini untuk berita terupdate! lihat selengkapnya
Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritas yang kerap menjadi sorotan media, baik karena kariernya maupun kontroversi yang mengiringinya.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved