Selasa 16 Agustus 2022, 10:42 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani H Maming

Basuki Eka Purnama | Politik dan Hukum
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani H Maming

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan selama 40 hari ke depan terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming (MM).

Mardani ialah tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka MM untuk 40 hari ke depan terhitung mulai 17 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (16/8).

Baca juga: Mardani Maming Jalani Pemeriksaan Perdana sebagai Tersangka

Ali mengatakan perpanjangan penahanan tersebut karena tim penyidik masih butuh waktu untuk melengkapi berkas perkara Mardani.

"Pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi masih terus dilakukan dalam rangka untuk melengkapi alat bukti yang saat ini telah KPK miliki," ucap Ali.

Sebelumnya, KPK telah menahan Mardani selama 20 hari pertama sejak 28 Juli 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Mardani, selaku Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018, memiliki kewenangan, di antaranya memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di Tanah Bumbu.

Pada 2010, KPK mengungkapkan salah satu pihak swasta, yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bermaksud  memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

Agar pengajuan peralihan IUP OP bisa segera mendapatkan persetujuan Mardani, Henry Soetio diduga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada Mardani agar dapat memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN.

KPK menduga Mardani menerima uang dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020.

Sementara itu, Mardani mengaku proses peralihan tersebut sudah sesuai prosedur.

"Masalah IUP itu sudah berjalan dan ada paraf kadi sebagai penanggung jawab dan itu sudah disidangkan di Pengadilan Banjarmasin," ucapnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7).

Ia juga menyatakan kasus yang menjeratnya itu murni masalah urusan bisnis.

"Kedua yang dinyatakan gratifikasi itu murni masalah business to business. Tidak mungkin saya sebodoh itu melakukan gratifikasi melalui transfer, bayar pajak, dan sekarang itu dalam PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang), pengadilan utang piutang. Murni business to business," tegas Mardani. (Ant/OL-1)

Baca Juga

ANTARA

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk pada Rabu

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 22:18 WIB
Kapolri menyebutkan pelimpahan dilakukan pekan depan dengan waktu pelimpahan antara hari Senin (3/10) atau Rabu (5/10) di Bareskrim...
ANTARA/Ari Bowo Sucipto

Polri akan Dalami Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

👤Bagus Suryo 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 21:23 WIB
Petugas menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan usai laga antara Arema FC dan...
ANTARA/Zabur Karuru

Pemerintah Harus Usut Tuntas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 20:38 WIB
Koalisi, kata Hussein, juga menilai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) harus melakukan pemeriksaan terhadap aparat yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya