Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KERJA SAMA politik antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membawa keuntungan elektoral bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selaku calon presiden (capres) 2024. Peningkatan elektoral Prabowo berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan basis suara terbesar PKB di Provinsi Jawa Timur (Jatim).
"Sebagai mesin politik, PKB memiliki infrastruktur yg bisa menjadi variabel komplementer buat Prabowo, mengingat basis NU di dua pemilu lalu adalah basis yg tidak dikuasai Prabowo," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat dimintai keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/8).
Yunarto menuturkan, koalisi Gerindra dan PKB dapat mendongkrak suara Prabowo di Jatim. Dalam 2 pemilu sebelumnya Prabowo selalu mengalami kekalahan di Jatim.
Untuk memastikan hal tersebut, Yunarto menuturkan PKB memilik pekerjaan rumah untuk memastikan kepengurusan akar rumput PKB memiliki pandangan yang sama dengan kepengurusan pusat.
"Mengingat isu kurang harmonisnya antara pengurus PBNU dgn PKB yang terlihat dalam beberapa statement politik. Dan kalau di baca di survei terkahir terlihat bagaimana basis pemilih PKB sendiri malah lebih banyak memilih Gandar dibanding Prabowo atau Cak Imin," ungkapnya.
Baca juga: Saling Tukar Tanda Tangan, Gerindra dan PKB Semakin Serius Bekerja Sama
Yunarto melanjutkan, Cak Imin selaku ketua umum PKB perlu segera melakukan konsoloidasi dan harmonisasi dengan PBNU termasuk dalam kesamaan sikap secara politik. Selain itu, PKB juga harus mampu membuka diri untuk tidak mengunci posisi calon wakil presiden (cawapres) kepada nama tunggal Cak Imin.
"Dibuka juga ke kader lain seperti ibu Khofifah yang nantinya pada masa jelang pendaftaran baru diputuskan bergantung pada siapa sosok yang lebih kuat secara elektoral," ungkapnya. (Uta/OL-09)
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved