Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA DPR RI Puan Maharani melakukan peninjauan terhadap persiapan Sidang Tahunan 2022 yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus 2022.
Sidang Tahunan ini merupakan Sidang Tahunan pertama yang akan dihadiri oleh seluruh anggota DPR RI setelah selama pandemi Covid-19 diselenggarakan secara terbatas.
Puan meninjau lokasi Sidang Tahunan seusai mengikuti rapat persiapan Sidang Tahunan 2022 di Gedung DPR bersama sejumlah Wakil Ketua DPR RI. Didampingi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan jajarannya, Ia meninjau Ruang Paripurna di Gedung Nusantara.
“DPR sudah sangat siap menyelenggarakan Sidang Tahunan 2022 yang merupakan amanat dari Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria pada Jumat (12/8/2022).
Dalam peninjauannya, Ketua DPR RI itu merinci mulai dari persiapan lokasi, perlengkapan dan peralatan pendukung sidang.
“Termasuk dari sisi pengamanan kegiatan yang telah dilakukan dengan optimal mengingat Sidang Tahunan akan dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, dan para duta besar negara sahabat,” ucapnya.
Baca juga: Anggota DPR : Revisi UU TNI Upaya Perbaikan Institusi, Bukan Hidupkan Dwi Fungsi
Pada Sidang Tahunan 2022 ini menggunakan ornamen batik kawung khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan ditampilkan di dalam lobi gedung DPR. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kekhasan Indonesia yang selalu dilakukan DPR RI pada setiap event-nya dengan mengusung tema bernuansa nusantara.
“Tentunya kita buat semenarik mungkin tapi tetap menunjukkan kesederhanaan. Karena Sidang Tahunan juga sekaligus dalam rangkaian peringatan HUT RI, kita ingin nuansa nusantara cukup terasa,” tutur politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Sidang Tahunan 2022 akan dihadiri secara fisik oleh 100 persen undangan. Dengan rincian undangan yakni 575 anggota DPR RI, 134 anggota DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan pimpinan Lembaga Tinggi Negara.
Selain itu, turut mengundang pula 103 Duta Besar, para mantan Presiden dan Wakil Presiden, hingga para Ketua Umum Partai Politik.
Mengingat situasi saat ini yang masih masa pandemi, protokol kesehatan secara ketat pun akan tetap diterapkan pada sidang tahunan kali ini.
“Para tamu undangan diwajibkan melakukan tes swab PCR sebelum mengikuti sidang tahunan. Dan protokol kesehatan akan kita jaga betul,” terang Mantan Menko PMK.
Ketua DPR RI, tambahnya, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyaksikan Sidang Tahunan 2022 yang nantinya akan disiarkan secara langsung. Karena acara ini menjadi sarana komunikasi pemerintah untuk bisa menyampaikan hasil kerjanya secara langsung kepada rakyat.
“Dengan adanya Sidang Tahunan 2022, seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui bagaimana kinerja pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dari setiap lembaga negara selama satu tahun terakhir,” tutup Puan. (RO/OL-09)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Direktur Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan, yang tewas dalam serangan udara Israel.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved