Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani melakukan peninjauan terhadap persiapan Sidang Tahunan 2022 yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus 2022.
Sidang Tahunan ini merupakan Sidang Tahunan pertama yang akan dihadiri oleh seluruh anggota DPR RI setelah selama pandemi Covid-19 diselenggarakan secara terbatas.
Puan meninjau lokasi Sidang Tahunan seusai mengikuti rapat persiapan Sidang Tahunan 2022 di Gedung DPR bersama sejumlah Wakil Ketua DPR RI. Didampingi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan jajarannya, Ia meninjau Ruang Paripurna di Gedung Nusantara.
“DPR sudah sangat siap menyelenggarakan Sidang Tahunan 2022 yang merupakan amanat dari Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria pada Jumat (12/8/2022).
Dalam peninjauannya, Ketua DPR RI itu merinci mulai dari persiapan lokasi, perlengkapan dan peralatan pendukung sidang.
“Termasuk dari sisi pengamanan kegiatan yang telah dilakukan dengan optimal mengingat Sidang Tahunan akan dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, dan para duta besar negara sahabat,” ucapnya.
Baca juga: Anggota DPR : Revisi UU TNI Upaya Perbaikan Institusi, Bukan Hidupkan Dwi Fungsi
Pada Sidang Tahunan 2022 ini menggunakan ornamen batik kawung khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan ditampilkan di dalam lobi gedung DPR. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kekhasan Indonesia yang selalu dilakukan DPR RI pada setiap event-nya dengan mengusung tema bernuansa nusantara.
“Tentunya kita buat semenarik mungkin tapi tetap menunjukkan kesederhanaan. Karena Sidang Tahunan juga sekaligus dalam rangkaian peringatan HUT RI, kita ingin nuansa nusantara cukup terasa,” tutur politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Sidang Tahunan 2022 akan dihadiri secara fisik oleh 100 persen undangan. Dengan rincian undangan yakni 575 anggota DPR RI, 134 anggota DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan pimpinan Lembaga Tinggi Negara.
Selain itu, turut mengundang pula 103 Duta Besar, para mantan Presiden dan Wakil Presiden, hingga para Ketua Umum Partai Politik.
Mengingat situasi saat ini yang masih masa pandemi, protokol kesehatan secara ketat pun akan tetap diterapkan pada sidang tahunan kali ini.
“Para tamu undangan diwajibkan melakukan tes swab PCR sebelum mengikuti sidang tahunan. Dan protokol kesehatan akan kita jaga betul,” terang Mantan Menko PMK.
Ketua DPR RI, tambahnya, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyaksikan Sidang Tahunan 2022 yang nantinya akan disiarkan secara langsung. Karena acara ini menjadi sarana komunikasi pemerintah untuk bisa menyampaikan hasil kerjanya secara langsung kepada rakyat.
“Dengan adanya Sidang Tahunan 2022, seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui bagaimana kinerja pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dari setiap lembaga negara selama satu tahun terakhir,” tutup Puan. (RO/OL-09)
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
RAPAT Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui pencalonan Adies Kadir jadi Hakim MK atau Mahkamah Konstitusi dari DPR RI yang sebelumnya wakil ketua DPR RI
Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Endipat Wijaya menyampaikan bahwa RUU ini terdiri dari 8 Bab dan 63 Pasal yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR R.
Jumlah Prolegnas 2025-2029 yang telah ditetapkan sebanyak 198 RUU, Prolegnas Prioritas 2025 52 RUU, dan Prolegnas Prioritas 2026 67 RUU, beserta 5 RUU Kumulatif Terbuka.
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved