Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPR RI Puan Maharani melakukan peninjauan terhadap persiapan Sidang Tahunan 2022 yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus 2022.
Sidang Tahunan ini merupakan Sidang Tahunan pertama yang akan dihadiri oleh seluruh anggota DPR RI setelah selama pandemi Covid-19 diselenggarakan secara terbatas.
Puan meninjau lokasi Sidang Tahunan seusai mengikuti rapat persiapan Sidang Tahunan 2022 di Gedung DPR bersama sejumlah Wakil Ketua DPR RI. Didampingi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan jajarannya, Ia meninjau Ruang Paripurna di Gedung Nusantara.
“DPR sudah sangat siap menyelenggarakan Sidang Tahunan 2022 yang merupakan amanat dari Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria pada Jumat (12/8/2022).
Dalam peninjauannya, Ketua DPR RI itu merinci mulai dari persiapan lokasi, perlengkapan dan peralatan pendukung sidang.
“Termasuk dari sisi pengamanan kegiatan yang telah dilakukan dengan optimal mengingat Sidang Tahunan akan dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, dan para duta besar negara sahabat,” ucapnya.
Baca juga: Anggota DPR : Revisi UU TNI Upaya Perbaikan Institusi, Bukan Hidupkan Dwi Fungsi
Pada Sidang Tahunan 2022 ini menggunakan ornamen batik kawung khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan ditampilkan di dalam lobi gedung DPR. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kekhasan Indonesia yang selalu dilakukan DPR RI pada setiap event-nya dengan mengusung tema bernuansa nusantara.
“Tentunya kita buat semenarik mungkin tapi tetap menunjukkan kesederhanaan. Karena Sidang Tahunan juga sekaligus dalam rangkaian peringatan HUT RI, kita ingin nuansa nusantara cukup terasa,” tutur politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Sidang Tahunan 2022 akan dihadiri secara fisik oleh 100 persen undangan. Dengan rincian undangan yakni 575 anggota DPR RI, 134 anggota DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan pimpinan Lembaga Tinggi Negara.
Selain itu, turut mengundang pula 103 Duta Besar, para mantan Presiden dan Wakil Presiden, hingga para Ketua Umum Partai Politik.
Mengingat situasi saat ini yang masih masa pandemi, protokol kesehatan secara ketat pun akan tetap diterapkan pada sidang tahunan kali ini.
“Para tamu undangan diwajibkan melakukan tes swab PCR sebelum mengikuti sidang tahunan. Dan protokol kesehatan akan kita jaga betul,” terang Mantan Menko PMK.
Ketua DPR RI, tambahnya, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyaksikan Sidang Tahunan 2022 yang nantinya akan disiarkan secara langsung. Karena acara ini menjadi sarana komunikasi pemerintah untuk bisa menyampaikan hasil kerjanya secara langsung kepada rakyat.
“Dengan adanya Sidang Tahunan 2022, seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui bagaimana kinerja pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dari setiap lembaga negara selama satu tahun terakhir,” tutup Puan. (RO/OL-09)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved