Jumat 12 Agustus 2022, 16:10 WIB

Anggota DPR : Revisi UU TNI Upaya Perbaikan Institusi, Bukan Hidupkan Dwi Fungsi

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Anggota DPR : Revisi UU TNI Upaya Perbaikan Institusi, Bukan Hidupkan Dwi Fungsi

Dok. DPR RI
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta

 

ANGGOTA Komisi I DPR RI Sukamta menilai revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI bertujuan untuk memperbaiki institusi TNI, bukan justru memunculkan kembali dwi fungsi TNI

Dia mengatakan, revisi UU TNI juga bertujuan untuk memperjelas tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan tujuannya untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia.

"Wacana kembalinya dwi fungsi TNI bukan latarbelakang revisi UU TNI namun revisi tersebut sebagai upaya perbaikan TNI dan peningkatan pola koordinasi, pembagian tugas yang jelas antara TNI dan Polri," kata Sukamta di Jakarta, Jumat (12/8). 

Karena itu dia menegaskan, Fraksi PKS menolak wacana penempatan tentara aktif di jabatan sipil (dwi fungsi TNI), yang muncul ketika revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022.

Dia menjelaskan, ada masalah yang akan timbul ketika TNI kembali lagi menjabat di jabatan sipil yaitu bisa mengembalikan dwi fungsi TNI zaman orde baru yang menimbulkan banyak masalah. 

Pertama menurut dia, jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi teknis ataupun keilmuan bukan bagi-bagi jabatan.

Baca juga : Komisi V Sesalkan Menhub Tidak Koordinasi Terkait Kenaikan Tarif Ojek Online

"Kedua, budaya demokrasi dan profesional dalam lembaga publik akan berubah menjadi militeristik karena tentara terbiasa dengan sistem komando akibatnya kritik atau saran dari masyarakat dan perbaikan terhambat. Ketiga, pola hubungan senior dengan junior menghambat akuntabilitas dan transparansi lembaga dan pejabat publik," ujarnya.

Sukamta menilai, jika tentara ingin masuk ke lembaga pemerintah maka harus mengundurkan diri atau sudah pensiun. Karena itu menurut dia, Tentara bisa mengikuti seleksi terbuka jabatan publik sehingga tidak ada konflik kepentingan dan benar-benar di uji kompetensinya bersaing dengan masyarakat sipil. 

"Dasarnya kompetensi bukan dengan bagi-bagi jabatan yang bisa merugikan publik," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mengingatkan sejarah orde baru dan kejadian beberapa waktu lalu ketika Ombudsman RI sudah menyatakan bahwa penunjukan perwira TNI sebagai pejabat kepala daerah menyalahi UU TNI dan UU Aparatur Sipil Negara. 

Selain itu menurut dia, wacana penempatan TNI di jabatan sipil melanggar TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

"Dalam TAP MPR itu disebutkan peran TNI sebagai alat pertahanan untuk menjaga kesatuan dan kedaulatan negara Indonesia dari berbagai ancaman dari luar dan dalam negeri. Serta menjaga kesatuan wilayah dan keselamatan bangsa," katanya. (RO/OL-7) 

Baca Juga

Ist

SKI: Hadapilah Resesi dengan Sense of Crisis dan Persatuan

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 30 September 2022, 17:33 WIB
Presiden RI Joko Widodo  mengeluarkan pernyataan agar Menteri Keuangan berhati-hati dalam...
Antara

Mau Nyapres, Anies Harap Isu Program Lebih Menonjol Dibandingkan Isu Negatif

👤 Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 30 September 2022, 17:11 WIB
Menurutnya, masa kampanye pemilu kerap diwarnai isu negatif, yang tidak berkaitan dengan program kerja. Anies berharap warga...
DOK MI.

Ridwan Soplanit Disanksi Demosi Delapan Tahun terkat Kasus Brigadir J

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Jumat 30 September 2022, 16:58 WIB
Ajun Komisaris Besar Ridwan Soplanit (RS) dijatuhi hukuman sanksi demosi berdurasi delapan tahun oleh majelis sidang etik Komisi Kode Etik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya