Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KUASA hukum Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak memberikan sebanyak tiga poin permintaan kepada Presiden Joko Widodo saat hari kemerdekaan Republik Indonesia nanti.
Poin pertama yang permintaan yang dilayangkan oleh Kamaruddin ialah menuntut pemulihan harkat dan martabat dari Brigadir J. "Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Alm. Brigadir Polisi Nopriansyah Yoshua Hutabarat," ujar Kamaruddin dalam keterangan, Rabu (10/8).
Selanjutnya, meminta agar Brigadir J sebagai pahlawan kepolisian yang gugur dalam tugas. Upaya ini dilakukannya agar terjadi revolusi di pihak Polri.
"Sehingga perlu merevolusi Polri agar menjadi penegak hukum yang humanis dan berwibawa serta disegani dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat," imbuhnya.
Lanjutnya yang pada permintaan terakhir, Kamaruddin meminta presiden untuk memberikan kompensasi berupa materil dan immateril kepada keluarga Brigadir J.
"Memberi konpensasi materil dan immateril kepada Orangtua dari Alm. Brigadir Polisi Nopriansyah Yoshua Hutabarat," pungkasnya.
Mereka adalah Bharada E, RR, KM dan Ferdi Sambo.
Saat ini, Kabareskrim Polri Agus Andrianto telah menjelaskan bahwa sudah ada empat tersangka dalam kasus yang menewaskan Brigadir J.
Keempat terseangka tersebut diketahui merupakan Bharada E, Brigadir RR, KM, serta Irjen FS. Mereka dijerat Pasal 340 Sub Pasal 338 Sub Pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman mati atau penjara hukuman seumur hidup. (OL-13)
Baca Juga: Polri Bantah Ada Rekayasa Hasil Autopsi Pertama Brigadir J
Penangkapan kliennya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ini tidak mempunyai alat bukti kuat. Mereka optimistis bisa menang dalam praperadilan ini.
Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Andi Muhammad Asrun mengungkapkan sejumlah pola yang kerap terjadi dalam sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai Ketua Tim Hukum menghadapi sengketa hasil pilkada 2024
Kuasa hukum mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berani membuka otak pelaku penembakan Brigadir J.
Menurut Ronny Talapessy, kliennya Bharada E saat itu berada dalam tekanan atasannya, yakni Ferdy Sambo, sehingga terpaksa menembak Brigadir J.
Tidak mungkin satu orang yang menggerakkan, pasti banyak. Mulai dari siapa yang rekrut, siapa yang tampung, dan siapa yang cari korban-korban ini, kata kuasa hukum korban.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved