Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Buruh bertekad mengikuti Pemilu 2024. Partai politik (parpol) yang baru terbentuk pada 2021 itu berencana mendaftar sebagai peserta pemilu dua hari sebelum masa pendaftaran ditutup pada 14 Agustus.
"Pertama, kita akan daftar secara resmi di 12 Agustus pukul 13.00 WIB, Jumat," kata Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, Rabu (3/8).
Baca juga: Para Syndicate: Jangan Sampai Masalah Anggaran Memperumit KPU
Agus menyampaikan Partai Buruh akan diantar para simpatisan dalam pendaftaran tersebut. Mereka dari berbagai kalangan, mulai buruh, petani, nelayan, rakyat miskin kota, hingga tukang ojek.
Menanggapi itu, Komisioner KPU Idham Holik membeberkan bahwa simpatisan partai yang bisa dilibatkan untuk masuk ke Gedung KPU hanya 50 orang simpatisan.
Selebihnya, kata Idham, tentu melanggar tata tertib yang telah disetujui bersama saat KPU melakukan technical meeting dengan parpol pemegang akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
“Salah satu tata tertib yang kami sampaikan bahwa anggota ataupun pengurus atau konstituen atau simpatisan partai bisa dilibatkan masuk ke kompleks KPU hanya 50 orang,” tegas Idham kepada Media Indonesia, Rabu (3/8).
“50 orang nanti mereka disediakan kursi sambil menyaksikan pimpinan parpol melakukan prosesi pendaftaran. Yang ditenda itu,” terangnya.
Idham menegaskan bahwa pihaknya hanya bisa menampung 50 orang. Tentunya ribuan simpatisan yang digadang-gadang bakal memenuhi gedung KPU pun tak bisa masuk.
Meski begitu, Idham yakin bahwa simpatisan Partai Buruh akan tertib dan tak menyalahi aturan. “Saya yakin semuanya tertib. Intinya hanya 50 yang diperbolehkan masuk, selebihnya ya di luar gedung KPU,” tandasnya. (Ykb)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved