Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo, akhir pekan lalu, mengumpulkan sejumlah organisasi relawan di Istana Bogor, Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara meminta para pendukungnya tidak terburu-buru menyampaikan sikap politik menjelang 2024.
Demikian disampaikan Ketua Umum Organisasi Solidaritas Merah Puti Silfester Matutina yang mengikuti pertemuan tersebut.
"Presiden meminta relawan tidak terburu-buru mewacanakan dan mendukung pencapresan.
Apa lagi, membuat acara untuk mendukung capres tertentu yang akhirnya bisa menimbulkan gesekan dengan partai politik," ujar Silfester melalui keterangan tertulis, Senin (1/8).
Silfester menyebut, pada saat yang tepat, Jokowi akan mengajak seluruh relawan untuk berdiskusi menetukan nama capres yangn dirasa cocok meneruskan tongkat estafet kepemimpinan.
Baca juga: Cari Anggota Baru, Pengamat: KIB ingin Perkuat Kohesi Internal
Sampai saat itu tiba, para relawan diminta fokus mendukung pemerintah mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi yang hingga kini belum berakhir.
"Kami diminta tetap fokus ikut bergotong royong bersama rakyat dan pemerintah mengatasi krisis," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Silfester juga meminta pemerintah lebih serius mengatasi berbagai praktik mafia di Tanah Air, mulai dari tanah, tambang hingga investasi bodong yang terus menerus merugikan masyarakat.
"Kami siap membantu pemerintah dan sudah membuat posko pengaduan," tandasnya. (OL-4)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved