Selasa 26 Juli 2022, 23:52 WIB

Penyelewengan Dana Umat oleh ACT Akibat Minimnya Pengawasan Pemerintah

Penyelewengan Dana Umat oleh ACT Akibat Minimnya Pengawasan Pemerintah

MI/ Adam Dwi
Yenti Garnasih

 

PAKAR hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih menilai kurangnya pengawasan sehingga terjadi penyelewengan dana oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
 
"Ya ini kita sesali. Kita harus lihat siapa lembaga yang harusnya mengontrol," sebut Yenti, Selasa (26/7)
 
Menurut Yenti, adanya tumpang tindih perundang-undangan di Indonesia yang membuat pengawasan atau kontrol terhadap suatu lembaga atau organisasi jadi tidak maksimal.
 
Di satu sisi, ACT sudah memiliki izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum.
 
Yenti menambahlan, secara umum semua kegiatan penghimpunan dana jelas harus mempunyai izin dari Bank Indonesia atau saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Undang-undang di Indonesia itu harus saling harmonisasi dan sinkronisasi," tambahnya.
 
Belajar dari kasus ini, harus ditelusuri siapa sebenarnya lembaga yang seharusnya mengontrol penghimpunan dana oleh ACT. Agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus yang sama.
 
Awal Juli, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan hasil analisis yang menemukan adanya penyelewengan dana donasi dan indikasi penggunaan dana untuk mendanai aktivitas terlarang.
 
Adanya dugaan penyelewengan dana yang dikirim hingga keluar negeri seharusnya bisa segera diperiksa karena sudah termasuk dengan pencucian uang.
 
Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ini juga menyayangkan ACT sebagai lembaga kemanusiaan yang mencederai niat baik masyarakat untuk beramal. "Kalau begini orang akan kehilangan satu nilai yaitu berbagi," tegasnya
 
Selain penggelapan dan pencucian uang, Yenti meyakini ada dugaan penipuan yang dilakukan terkait dana CSR Boeing yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya.
 
Karena itu, Yenti meminta, baiknya ada reformasi dari semua regulasi termasuk pengawasan audit berkala dan melihat lagi aturan penghimpunan dana yang tidak berdasarkan undang-undang Perbankan.
 
Selain itu, reformasi regulasi yang berkaitan dengan aturan pelaksana, pengawasan, cyber patroli untuk pungutan liar. .enurut Yenti, adanya laporan berkala yang dibuka untuk masyarakat. 
 
Pada Senin (25/7), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya ialah Ahyudin (A) selaku mantan Presiden ACT dan Ibnu Khajar (IK) selaku Presiden ACT saat ini. Kemudian, Hariyana Hermain (HH) selaku Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT dan Novariadi Imam Akbari (NIA), selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 dan ini sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.

Mereka dijerat pasal berlapis, yakni tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. (OL-8)

Baca Juga

MI/BAYU ANGGORO

Golkar Jawa Barat Bebaskan Airlangga Pilih Pasangan dalam Pilpres 2024

👤Bayu Anggoro 🕔Minggu 07 Agustus 2022, 22:40 WIB
Sejumlah pihak mengusulkan Airlangga berpasangan dengan Anies Baswedan atau Ridwan...
DOK MI.

Sopir dan Ajudan Istri Ferdy Sambo Ditangkap Timsus Polri

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 07 Agustus 2022, 18:35 WIB
Tim khusus Polri menangkap sopir dan ajudan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, terkait dengan kasus tewasnya Brigadir...
MI/Adam Dwi.

Ferdy Sambo Ditempatkan di Mako Brimob selama 30 Hari

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 07 Agustus 2022, 16:20 WIB
Irjen Ferdy Sambo ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, selama 30 hari ke...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya