Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
POLITISI Partai Nasional Demokrat (NasDem) Willy Aditya menjelaskan bahwa pidato Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tentang gagasan politik kebangsaan, lahir dari keresahan Surya Paloh terhadap realita politik di Tanah Air.
Adapun politik kebangsaan merupakan gagasan ideal, yang hingga saat ini belum terwujud dalam praktik demokrasi di Tanah Air. "Orasi ilmiah Pak Surya merupakan ajakan untuk meneguhkan kembali politik kebangsaan," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Selasa (26/7).
"Beliau menggunakan pemilu sebagai batu pijakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan idealnya," imbuhnya.
Baca juga: Prabowo Bakal Umumkan Sikap di Pilpres 2024 dalam Rapimnas Gerindra
Dalam pidatonya, Surya Paloh menekankan agar tidak melaksanakan pemilu, jika hanya melahirkan politik identitas yang berisifat esklusif dan menyebabkan perpecahan. Orasi tersebut disampaikan Surya Paloh saat menerima gelar gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Universitas Brawijaya.
"Ini refleksi Pak Surya untuk mengajak parpol (partai politik), termasuk NasDem. Untuk melihat kembali tugas parpol yang bukan hanya sebatas sampai pada pemilu semata," pungkas Willy.
Baca juga: Ini 3 Hal Penting dalam Berpolitik Versi Prananda Paloh
Menurutnya, pidato Surya Paloh juga memberikan penekanan kepada setiap parpol untuk memiliki agenda kebangsaan bersama. Dalam hal ini, memajukan bangsa melalui politik kebangsaan yang tidak memecah belah. Parpol sebagai institusi, diajak tidak bertindak pragmatis, apalagi hanya untuk menang pemilu.
"Jangan kemudian politik identitas yang bersifat esklusifitas penuh dengan kebencian itu mempengaruhi kita," tuturnya.
Secara realita, lanjut Willy, NasDem memilki keterbatasan dalam mengusung kandidat calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Hal tersebut juga sempat disinggung dalam pidato Surya Paloh, yang menyebut figur capres saat ini hanya terbatas pada tokoh elite yang ditentukan ketua umum parpol.(OL-11)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved