Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Nasional Demokrat (NasDem) Willy Aditya menjelaskan bahwa pidato Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tentang gagasan politik kebangsaan, lahir dari keresahan Surya Paloh terhadap realita politik di Tanah Air.
Adapun politik kebangsaan merupakan gagasan ideal, yang hingga saat ini belum terwujud dalam praktik demokrasi di Tanah Air. "Orasi ilmiah Pak Surya merupakan ajakan untuk meneguhkan kembali politik kebangsaan," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Selasa (26/7).
"Beliau menggunakan pemilu sebagai batu pijakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan idealnya," imbuhnya.
Baca juga: Prabowo Bakal Umumkan Sikap di Pilpres 2024 dalam Rapimnas Gerindra
Dalam pidatonya, Surya Paloh menekankan agar tidak melaksanakan pemilu, jika hanya melahirkan politik identitas yang berisifat esklusif dan menyebabkan perpecahan. Orasi tersebut disampaikan Surya Paloh saat menerima gelar gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Universitas Brawijaya.
"Ini refleksi Pak Surya untuk mengajak parpol (partai politik), termasuk NasDem. Untuk melihat kembali tugas parpol yang bukan hanya sebatas sampai pada pemilu semata," pungkas Willy.
Baca juga: Ini 3 Hal Penting dalam Berpolitik Versi Prananda Paloh
Menurutnya, pidato Surya Paloh juga memberikan penekanan kepada setiap parpol untuk memiliki agenda kebangsaan bersama. Dalam hal ini, memajukan bangsa melalui politik kebangsaan yang tidak memecah belah. Parpol sebagai institusi, diajak tidak bertindak pragmatis, apalagi hanya untuk menang pemilu.
"Jangan kemudian politik identitas yang bersifat esklusifitas penuh dengan kebencian itu mempengaruhi kita," tuturnya.
Secara realita, lanjut Willy, NasDem memilki keterbatasan dalam mengusung kandidat calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Hal tersebut juga sempat disinggung dalam pidato Surya Paloh, yang menyebut figur capres saat ini hanya terbatas pada tokoh elite yang ditentukan ketua umum parpol.(OL-11)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved