Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Nasional Demokrat (NasDem) Willy Aditya menjelaskan bahwa pidato Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tentang gagasan politik kebangsaan, lahir dari keresahan Surya Paloh terhadap realita politik di Tanah Air.
Adapun politik kebangsaan merupakan gagasan ideal, yang hingga saat ini belum terwujud dalam praktik demokrasi di Tanah Air. "Orasi ilmiah Pak Surya merupakan ajakan untuk meneguhkan kembali politik kebangsaan," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Selasa (26/7).
"Beliau menggunakan pemilu sebagai batu pijakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan idealnya," imbuhnya.
Baca juga: Prabowo Bakal Umumkan Sikap di Pilpres 2024 dalam Rapimnas Gerindra
Dalam pidatonya, Surya Paloh menekankan agar tidak melaksanakan pemilu, jika hanya melahirkan politik identitas yang berisifat esklusif dan menyebabkan perpecahan. Orasi tersebut disampaikan Surya Paloh saat menerima gelar gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Universitas Brawijaya.
"Ini refleksi Pak Surya untuk mengajak parpol (partai politik), termasuk NasDem. Untuk melihat kembali tugas parpol yang bukan hanya sebatas sampai pada pemilu semata," pungkas Willy.
Baca juga: Ini 3 Hal Penting dalam Berpolitik Versi Prananda Paloh
Menurutnya, pidato Surya Paloh juga memberikan penekanan kepada setiap parpol untuk memiliki agenda kebangsaan bersama. Dalam hal ini, memajukan bangsa melalui politik kebangsaan yang tidak memecah belah. Parpol sebagai institusi, diajak tidak bertindak pragmatis, apalagi hanya untuk menang pemilu.
"Jangan kemudian politik identitas yang bersifat esklusifitas penuh dengan kebencian itu mempengaruhi kita," tuturnya.
Secara realita, lanjut Willy, NasDem memilki keterbatasan dalam mengusung kandidat calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Hal tersebut juga sempat disinggung dalam pidato Surya Paloh, yang menyebut figur capres saat ini hanya terbatas pada tokoh elite yang ditentukan ketua umum parpol.(OL-11)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved