Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji hari ini. Pemanggilan Tatto oleh penyidik untuk mendalami dugaan korupsi dalam pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah periode 2019-2021.
"Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Purwokerto," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (21/7).
Ali mengatakan pihaknya juga memanggil empat saksi lain dalam kasus ini. Mereka yakni pihak swasta, Sugeng Riyanto; Kepala Cabang Bank Jateng Banjarnegara, Siti Nafisah; karyawan swasta, Agustina Angela; dan pihak swasta, Susi Widiyanti.
Baca juga: Adik Mardani Maming Kembali Mangkir
Mereka berlima diharap memenuhi panggilan penyidik. Keterangan mereka dibutuhkan untuk mendalami dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono ini.
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Lembaga Antikorupsi. Kasus ini terkait adanya dugaan permainan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada 2019-2021. KPK juga mengusut dugaan penerimaan gratifikasi dalam kasus ini. (P-5)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved