Sabtu 16 Juli 2022, 17:49 WIB

Pemerintah Didesak Evaluasi Pendekatan Tingkat Kemananan Papua

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pemerintah Didesak Evaluasi Pendekatan Tingkat Kemananan Papua

ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding
Aparat keamanan melakukan patroli di Illaga, Kabupaten Puncak, Papua

 

PEMERINTAH perlu melakukan evaluasi terkait tingkat keamanan di Papua. Hal tersebut menyikapi terus berulangnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang di Kabupaten Nudga yang mengakibatkan tewasnya 10 warga Papua.

Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik Adriana Elisabeth menyebut pendekatan peningkatan kesejahteraan Papua yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini belum efektif meredam aksi KKB.

"Perlu lakukan evaluasi pengamanan di Papua. Pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah kurang tepat. Permasalahan KKB di Papua terkait dengan isu politik dan ideologi," ungkap Adriana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (16/7).

Berdasarkan analisanya, Adriana menilai konflik antara pemerintah Indonesia dan KKB disebabkan karena adanya perbedaan pandangan ideologi tentang kedaulatan negara. Oleh karena itu, KKB Papua akan terus bergerak dengan kekuatan persenjataan mereka untuk memerdakan diri dari NKRI.

"Kelompok ini kan kelompok ideologis yang bergerak kekuatan bersenjatanya," ujarnya.

Baca juga: Satu Peleton Brimob Dikirim ke Amankan TKP Penembakan di Papua

Karena adanya perbedaan ideologis yang kuat tersebut, Adirana menilai pendekatan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua tidak membawa pengaruh bagi pergerakan KKB. Upaya-upaya pemerintah untuk memajukan Papua selalu mendapatkan resistensi dari pihak KKB mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) hingga RUU pemekaran 3 wilayah baru di Papua.

"Kelompok ini ingin memisahkan diri dari indonesia. Segala isu terkait perbaikan papua yang dilakukan oleh pemerintah selalu di tolak baik Otsus dan pemekaran," ungkapnya.

Adriana mengungkapkan KKB memiliki pandangan bahwa rencana pemekaran 3 DOB dianggap sebagai upaya pemerintah mendatangkan warga migra ke tanah Papua. KKB menilai hal tersebut dapat mengancam identitas asli warga Papua. KKB secara terbuka juga menegaskan bahwa kehadiran TNI / Polri di Papua merupakan pemicu bagi mereka untuk bergerak lebih masif.

"Sejak awal mereka ingin berdiri sendiri selama itu memang terus ada di dalam pergerkan mereka mau dihadapi cara bersenjata apapun tidak selesai," ungkapnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya KKB melakukan penembakan di permukiman warga di Nduga, Papua. Korban tewas kini bertambah menjadi 10 orang. (OL-4)

Baca Juga

MI/Adam Dwi

Kejagung Teliti Berkas Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 20:36 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar Kejagung memiliki semangat yang sama dengan Polri dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir...
dok.knpi

DPP KNPI Apresiasi Kapolri Berantas Mafia Dalam Institusi Polri

👤Selamat Saragih 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 20:30 WIB
KETUM DPP KNPI, Haris Pertama, mengapresiasi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam pemberantasan mafia di tubuh Polri termasuk...
Antara

BKN: Terjerat Korupsi, Status ASN Dicabut

👤Sri Utami 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 19:37 WIB
Diketahui, sebelumnya Bupati Mukomuko Bengkulu Sapuan memperjuangkan 17 mantan narapidana kasus korupsi untuk diangkat kembali menjadi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya