Sabtu 16 Juli 2022, 11:29 WIB

Komisi I DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Sri Lanka

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Komisi I DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Sri Lanka

Ist/DPR
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani.

 

Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk, dimana sebelumnya negara ini dilanda krisis ekonomi yang ditandai inflasi selama berbulan-bulan dan pemadaman listrik yang berkepanjangan.

Hal ini disebabkan pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta pemerintah memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka, terkait krisis politik yang sedang terjadi di negara tersebut.

Ia menjelaskan, berdasarkan catatan KBRI, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritasnya adalah pekerja migran sektor pariwisata dan sektor konstruksi, serta WNI yang menikah dengan warga negara Sri Lanka.

"Pelindungan WNI sangat penting, utamanya untuk memastikan mereka tidak terkena imbas baik fisik seperti keselamatan pribadi akibat unjuk rasa maupun krisis karena kehilangan pekerjaan akibat gejolak ekonomi dan politik yang terjadi di Sri Lanka," kata Christina Aryani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/7).

Baca juga: Demonstran di Sri Lanka Geruduk Kantor Perdana Menteri

Selain itu, Komisi I mendorong pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu dan Perwakilan untuk mematangkan rencana kontinjensi dalam penanganan situasi di Sri Lanka. Mulai dari distribusi bantuan logistik sampai dengan evakuasi ketika diperlukan.

Politikus Partai Golkar ini percaya KBRI Kolombo sanggup mengutamakan keselamatan dan perlindungan warga negara asal Indonesia selama krisis berlangsung. Serta bersama-sama berharap agar situasi krisis politik Sri Lanka bisa segera teratasi serta situasi kembali normal.

"Pada WNI di Sri Lanka, kami meminta agar aktif membangun komunikasi dengan KBRI Kolombo untuk memonitor perkembangan, termasuk mematuhi arahan KBRI seperti menghindari tempat-tempat kerumunan massa, membatasi pergerakan kecuali untuk hal-hal esensial, serta tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam aksi demonstrasi," pungkasnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara

LPSK Ingin Ada Tahanan Khusus Bagi Justice Collaborator

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 23:23 WIB
Hingga saat ini, LPSK belum memiliki rutan khusus untuk justice collaborator. Sebab, hal itu secara administratif berada di bawah...
MI/Susanto

PDIP Buka Peluang Koalisi, Golkar: Tak akan Keluar dari KIB

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 22:51 WIB
Alasan Golkar tak akan meninggalkan KIB karena merupakan inisiator koalisi pertama Pemilihan Presiden (Pilpres)...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J Kantongi 5 Surat Kuasa untuk Laporkan FS dan PC

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 22:08 WIB
Terkait aliran dana yang keluar dari rekening Brigadir Yosua sebesar Rp200 juta tersebut, dia menjelaskan pihaknya sudah melakukan analisis...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya