Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk, dimana sebelumnya negara ini dilanda krisis ekonomi yang ditandai inflasi selama berbulan-bulan dan pemadaman listrik yang berkepanjangan.
Hal ini disebabkan pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta pemerintah memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka, terkait krisis politik yang sedang terjadi di negara tersebut.
Ia menjelaskan, berdasarkan catatan KBRI, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritasnya adalah pekerja migran sektor pariwisata dan sektor konstruksi, serta WNI yang menikah dengan warga negara Sri Lanka.
"Pelindungan WNI sangat penting, utamanya untuk memastikan mereka tidak terkena imbas baik fisik seperti keselamatan pribadi akibat unjuk rasa maupun krisis karena kehilangan pekerjaan akibat gejolak ekonomi dan politik yang terjadi di Sri Lanka," kata Christina Aryani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/7).
Baca juga: Demonstran di Sri Lanka Geruduk Kantor Perdana Menteri
Selain itu, Komisi I mendorong pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu dan Perwakilan untuk mematangkan rencana kontinjensi dalam penanganan situasi di Sri Lanka. Mulai dari distribusi bantuan logistik sampai dengan evakuasi ketika diperlukan.
Politikus Partai Golkar ini percaya KBRI Kolombo sanggup mengutamakan keselamatan dan perlindungan warga negara asal Indonesia selama krisis berlangsung. Serta bersama-sama berharap agar situasi krisis politik Sri Lanka bisa segera teratasi serta situasi kembali normal.
"Pada WNI di Sri Lanka, kami meminta agar aktif membangun komunikasi dengan KBRI Kolombo untuk memonitor perkembangan, termasuk mematuhi arahan KBRI seperti menghindari tempat-tempat kerumunan massa, membatasi pergerakan kecuali untuk hal-hal esensial, serta tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam aksi demonstrasi," pungkasnya. (RO/OL-09)
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengevakuasi 32 Warga Negara Indonesia dari Iran
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan sebanyak 15 warga negara Indonesia (WNI) di Teheran, Iran, menyatakan kesiapan untuk dievakuasi menyusul memanasnya konflik Timur Tengah.
MenluĀ Sugiono memastikan pemerintah mulai menyiapkan langkah evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.
Adapun operasi SAR yang menjadi perhatian masyarakat antara lain kecelakaan pesawat pada 3 Agustus 2025 terhadap pesawat latih PK-S126 yang jatuh di Desa Benteng, Ciampea.
Baznas melalui Baznas Tanggap Bencana (BTB) bergerak cepat melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir di sejumlah wilayah di Kota Tangerang dan Kabupaten Karawang.
PEMERINTAH Indonesia tengah menyiapkan evakuasi gelombang kedua warga negara Indonesia atau WNI dari Iran di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah.
Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan kepulangan 22 WNI dari Iran merupakan bukti kehadiran negara dalam melindungi warganya di tengah situasi darurat internasional.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengevakuasi 32 Warga Negara Indonesia dari Iran
Menlu Sugiono ungkap sulitnya evakuasi WNI dari Iran akibat penutupan ruang udara. Cek jadwal kedatangan 10 WNI berikutnya pada 11 Maret 2026 di sini.
Kemlu imbau WNI tunda perjalanan ke Timur Tengah akibat eskalasi keamanan. Simak update repatriasi 22 WNI dari Iran per 10 Maret 2026 di sini.
Kementerian Luar Negeri mengevakuasi gelombang pertama WNI dari Iran akibat situasi Timur Tengah yang tidak menentu. 22 WNI dijadwalkan tiba hari ini di Bandara Soekarno-Hatta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved